Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mengusut tuntas dugaan suap terkait pengurusan izin Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini kini resmi dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Seiring dengan peningkatan status hukum tersebut, lembaga antirasuah ini juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi keputusan ini diambil setelah pimpinan KPK melakukan gelar perkara (ekspose). Meskipun status perkara telah dinaikkan ke penyidikan, KPK masih menutup rapat identitas detail dari para tersangka serta jumlah pasti individu yang dijerat dalam kasus kakap ini.
Langkah tegas ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap yang menjaring 17 orang pada Senin (14/9). Tidak tanggung-tanggung, dalam OTT di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor tersebut, tim penyidik KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang disimpan dalam 20 koper. Nilai uang yang disita ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Kasus ini menyeret sejumlah nama besar dari instansi pemerintahan dan sektor swasta. Di antara pihak yang sempat diamankan adalah Lampri, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN. Selain itu, kepala kantor pertanahan daerah seperti Sontang Coin Manurung (Kepala Kantah Bogor I) dan Tardi (Kepala Kantah Tangerang) juga turut dimintai keterangan.
Dari sektor swasta, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, ikut terjaring dalam operasi ini, bersama dengan mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto. Penyelidikan mendalam kini terus dilakukan untuk mengungkap jaringan suap yang diduga mempermudah izin korporasi besar tersebut di wilayah Bogor.
Kasus suap perizinan lahan seperti HGB memang kerap menjadi sorotan publik karena melibatkan tata ruang wilayah dan korporasi raksasa. Keterlibatan oknum pejabat BPN dalam pusaran kasus ini semakin menegaskan urgensi reformasi birokrasi di sektor agraria. Dengan naiknya kasus ini ke tahap penyidikan, KPK diharapkan dapat segera membeberkan konstruksi perkara secara utuh serta mengumumkan nama-nama tersangka ke hadapan publik dalam waktu dekat.
