Dinamika sektor kesehatan terus berkembang pesat, ditandai dengan kenaikan biaya layanan, inflasi medis, serta peningkatan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Dalam lanskap yang semakin kompleks ini, keberadaan asuransi kesehatan yang kokoh, transparan, dan berkelanjutan menjadi sebuah keniscayaan. Menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 hadir sebagai angin segar, yang dinilai oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebagai regulasi transformatif.
Ketua Dewan Pengurus AAJI, Albertus Wiroyo, menegaskan bahwa penerapan POJK 36/2025 ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pondasi ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia. Tujuannya jelas: menciptakan sistem yang tidak hanya lebih sehat secara finansial, tetapi juga transparan dalam operasionalnya, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. “Dinamika kesehatan adalah perhatian bersama, dan industri siap berfokus pada implementasi POJK 36/2025 sebagai upaya fundamental untuk ekosistem yang lebih transparan dan berkelanjutan,” ujarnya.
POJK 36/2025 tidak hanya memfokuskan regulasinya pada perusahaan asuransi, melainkan juga menekankan pentingnya kolaborasi multisegmen. Regulasi ini mendorong sinergi yang lebih erat antara penyedia jasa asuransi dengan berbagai pemangku kepentingan kunci dalam ekosistem kesehatan. Ini mencakup Kementerian Kesehatan, beragam fasilitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi kesehatan, hingga penyelenggara jaminan kesehatan lainnya. Semangat kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan risiko dan biaya kesehatan yang jauh lebih efektif, memastikan perlindungan optimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan produk asuransi kesehatan.
Dalam praktiknya, implementasi POJK ini membawa beberapa inovasi signifikan. Pertama, adanya penguatan kapabilitas medis dan pembentukan Dewan Penasihat Medis, yang bertujuan meningkatkan akurasi dan profesionalisme dalam penilaian klaim. Kedua, mewajibkan penggunaan sistem informasi yang memadai, demi efisiensi dan transparansi data. Ketiga, menguatkan koordinasi strategis dengan BPJS Kesehatan dan penyelenggara jaminan lainnya untuk menciptakan layanan yang terintegrasi dan komprehensif.
Selain itu, POJK 36/2025 juga memperkenalkan penyesuaian mekanisme pembiayaan yang lebih modern dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah skema co-payment, di mana pemegang polis akan menanggung 5 persen dari setiap pengajuan klaim, dengan batasan maksimal Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3 juta untuk rawat inap. Perubahan penting lainnya adalah penerapan annual deductible, yang menggantikan perhitungan per kejadian menjadi perhitungan tahunan. Mekanisme ini dirancang untuk lebih menumbuhkan kesadaran penggunaan layanan kesehatan yang bertanggung jawab dari nasabah.
AAJI menegaskan bahwa modifikasi mekanisme ini bukanlah upaya untuk mengurangi manfaat perlindungan nasabah, melainkan strategi jitu untuk menjaga keterjangkauan dan keberlanjutan produk asuransi kesehatan di masa depan. Dengan penguatan ekosistem yang terkoordinasi ini, industri berharap dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan secara nasional, termasuk melalui penurunan belanja out-of-pocket (OOP) masyarakat. Pada akhirnya, visi jangka panjang adalah memastikan masyarakat Indonesia terus mendapatkan akses perlindungan kesehatan yang berkualitas dan optimal, berkat tata kelola risiko yang lebih baik dan ekosistem yang lebih solid.
