Drama Sengketa Lahan 16 Hektare di Makassar Berakhir, PT Hadji Kalla Menangkan Putusan Pengadilan

Drama hukum terkait sengketa lahan strategis seluas kurang lebih 16 hektare di Kota Makassar akhirnya menemukan titik terang. Pengadilan Negeri (PN) Makassar secara tegas menolak gugatan yang diajukan oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) terhadap PT Hadji Kalla, entitas bisnis yang terafiliasi dengan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Putusan ini mengukuhkan hak atas lahan krusial tersebut kepada PT Hadji Kalla setelah proses persidangan yang berlarut-larut.

Melalui putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar yang dibacakan pada 12 November 2026, majelis hakim menyatakan gugatan penggugat, PT GMTD, sebagai “tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard). Keputusan ini, yang berarti gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diproses lebih lanjut, menjadi angin segar bagi pihak PT Hadji Kalla yang telah menanti hasil persidangan sejak Desember 2025.

Read More

Hasman Usman, kuasa hukum PT Hadji Kalla, menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan utama majelis hakim adalah adanya indikasi “obscuur libel” atau gugatan yang kabur. Ketidakjelasan ini terutama terdeteksi pada deskripsi batas-batas tanah dalam gugatan PT GMTD yang tidak sesuai dengan kondisi fisik objek sengketa di lapangan. Perbedaan signifikan ini terungkap jelas saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat, khususnya pada batas sebelah timur lahan yang disengketakan.

Lebih lanjut, persoalan dasar kepemilikan lahan juga menjadi sorotan. PT Hadji Kalla mengklaim memperoleh tanah berdasarkan dokumen Persil 50 dari Andi Ijo Karaeng To Lalua. Sementara itu, PT GMTD diduga menggunakan dokumen yang merujuk pada Persil 40 atas nama Bunta Karaeng Mandalle. Dalam persidangan, pihak PT Hadji Kalla menghadirkan buku Letter C dari kecamatan, dengan kesaksian sekretaris camat yang menyatakan bahwa data Persil 40 yang menjadi dasar klaim PT GMTD tidak terdaftar dalam administrasi pertanahan setempat. Temuan ini memunculkan dugaan kuat bahwa dokumen yang digunakan oleh PT GMTD tidak benar, membuka kemungkinan tindak lanjut pidana.

Fakta menarik lainnya yang disampaikan oleh Hasman adalah adanya upaya PT GMTD untuk membeli bidang tanah milik PT Hadji Kalla di masa lalu. Tawaran pembelian ini, menurut Hasman, menjadi bukti pengakuan tersirat atas kepemilikan PT Hadji Kalla, sehingga munculnya klaim kepemilikan oleh PT GMTD melalui pihak lain kemudian menjadi kontradiktif dan dipertanyakan dalam persidangan. Hal ini menguatkan argumen bahwa PT GMTD mengakui kepemilikan sah PT Hadji Kalla sebelum kemudian mencoba memperolehnya melalui jalur yang berbeda.

Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya kekurangan pihak dalam perkara yang diajukan oleh PT GMTD, menambah bobot pada putusan untuk menolak gugatan. Hingga berita ini ditulis, pihak PT GMTD belum memberikan keterangan resmi terkait putusan PN Makassar ini.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *