JAKARTA, KotaKita – Lanskap pemberantasan kejahatan finansial di Indonesia akan memasuki babak baru yang krusial dengan segera diundangkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Beleid ini digadang-gadang sebagai instrumen hukum progresif yang akan memberikan kewenangan luas bagi negara untuk menyita aset hasil tindak pidana, bahkan dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang inkrah.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset dirancang untuk menjadi senjata ampuh melawan berbagai bentuk kejahatan, mulai dari penipuan investasi bodong, skema Ponzi berkedok kripto, penyelewengan dana umrah, hingga jaringan bandar judi online yang kian merajalela. Pernyataan ini disampaikan Dasco usai memimpin rapat pengesahan RUU tersebut di kompleks parlemen, Kamis (19/11), menandai langkah maju signifikan dalam agenda legislasi nasional.
Dasco secara eksplisit menekankan bahwa salah satu poin krusial dalam UU Perampasan Aset adalah kemampuannya merampas aset pelaku kejahatan siber dan finansial yang modus operandinya semakin canggih. “Jadi, misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online, itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” ujar Dasco, menggambarkan cakupan aplikasi hukum yang sangat luas dan relevan dengan dinamika kejahatan masa kini.
Lebih jauh, Dasco menjelaskan inovasi penting lainnya yang terkandung dalam RUU ini, yakni mandat pembentukan badan khusus pengelola perampasan aset. Keberadaan badan ini menjadi jawaban atas tantangan penegakan hukum di mana pelaku seringkali melarikan diri atau identitasnya tidak diketahui, namun aset hasil kejahatan mereka masih terdeteksi. Dengan mekanisme ini, negara tetap memiliki kapasitas untuk menyita dan mengelola aset tersebut, mencegahnya berpindah tangan atau digunakan kembali untuk tindak kejahatan.
“Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita langsung,” tambahnya, menyoroti efektivitas beleid ini dalam mengatasi celah hukum yang selama ini sering dimanfaatkan oleh para kriminal. Ini bukan hanya tentang menghukum individu, melainkan secara fundamental mengikis kemampuan finansial mereka untuk beroperasi atau mengulang kejahatan.
Tujuan utama dari seluruh rangkaian ketentuan dalam RUU ini, menurut Dasco, adalah memberikan efek jera yang kuat dan komprehensif. Terutama bagi para pelaku korupsi yang telah merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah, serta para bandar judi online yang memangsa masyarakat kecil dan rentan. Dengan menyasar langsung akar kekayaan yang diperoleh secara ilegal, UU Perampasan Aset diharapkan dapat memutus rantai kejahatan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Pemerintah dan DPR menaruh harapan besar pada undang-undang ini sebagai alat vital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan iklim investasi yang sehat, dan melindungi warga negara dari praktik eksploitasi finansial. Pengesahan RUU Perampasan Aset akan menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya Indonesia memerangi kejahatan terorganisir dan memastikan keadilan restoratif bagi para korban.







