Ancaman bencana di wilayah ibu kota kembali menjadi perhatian serius. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, memberikan peringatan tegas mengenai besarnya risiko kebakaran yang mengintai pemukiman DKI Jakarta. Ia menilai bahwa dampak dari musibah kebakaran jauh lebih destruktif bila dibandingkan dengan bencana banjir tahunan.
Saat berbicara dalam peresmian gedung baru Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta Pusat, Ketua Umum PMI yang akrab disapa JK tersebut membeberkan data memprihatinkan. Mayoritas peristiwa kebakaran di Jakarta, yaitu sekitar 90 persen, dipicu oleh permasalahan kelistrikan. Sebagian besar kasus di lapangan berakar dari kelalaian atau keteledoran penggunaan arus listrik oleh warga sendiri.
Dampak Kebakaran yang Menghanguskan Tanpa Sisa
JK menyoroti perbedaan mendasar antara bencana banjir dan kebakaran, terutama yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk. Menurutnya, ketika banjir datang, tempat tinggal dan barang-barang berharga warga umumnya masih utuh walau terendam air dan berlumpur. Sebaliknya, saat si jago merah mengamuk, seluruh harta benda dan bangunan bisa habis tak tersisa dalam sekejap.
Ia mencontohkan keteledoran pemakaian listrik yang sering terjadi, seperti langganan daya sebesar 300–400 Watt yang dipaksa menangani beban hingga 500–600 Watt. Beban berlebih ini menyebabkan kabel instalasi panas, memicu korsleting, hingga akhirnya membakar seluruh bangunan di sekitarnya.
Gerakan Disiplin Listrik Sebagai Solusi Preventif
Sebagai langkah pencegahan, JK mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat demi menggerakkan edukasi kedisiplinan listrik. Langkah kolaboratif ini dapat melibatkan petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, mahasiswa jurusan teknik elektro dari kampus-kampus di Jakarta, serta jajaran PT PLN.
Menurut kalkulasinya, jika edukasi dan penegakan disiplin penggunaan listrik ini berjalan efektif, potensi kebakaran di kawasan perkotaan dapat dipangkas setidaknya hingga 50 persen. JK menegaskan pentingnya menggeser paradigma dari sekadar memberikan bantuan pascabencana menjadi tindakan pencegahan proaktif yang terencana.
