Di tengah riuhnya dinamika politik nasional yang menghangat akibat spekulasi pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampil menyuarakan perspektif yang mencerahkan. Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, dengan tegas mengingatkan para elite politik agar tidak larut dalam pusaran polemik yang berpotensi melupakan inti persoalan yang mendera masyarakat akar rumput.
Mardiono menyoroti kondisi ekonomi yang masih membelit sebagian besar rakyat Indonesia. Isu-isu fundamental seperti menjaga daya beli yang kian tertekan, tantangan perluasan lapangan kerja yang belum merata, hingga fluktuasi harga kebutuhan pokok yang membebani, disebutnya sebagai prioritas yang seharusnya mendominasi agenda para pemangku kebijakan. Ketidakpastian politik yang muncul dari ‘kegaduhan’ di tingkat elite, menurutnya, bukan hanya membuang energi bangsa, tetapi juga berisiko mengikis kepercayaan dunia usaha serta investor, yang krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Rakyat sesungguhnya tidak memerlukan perdebatan politik yang berkepanjangan dan tak berujung. Yang mereka dambakan adalah jaminan kepastian hidup, kesempatan kerja yang layak, harga bahan pokok yang stabil dan terjangkau, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kehidupan yang jauh lebih sejahtera,” tegas Mardiono seusai menghadiri Mukerwil DPW PPP Jawa Timur di Surabaya.
Meskipun menaruh hormat pada setiap keputusan individu, termasuk niat Gibran untuk mundur, Mardiono menekankan bahwa pengunduran diri dari jabatan kenegaraan adalah proses konstitusional yang wajib tunduk pada koridor hukum yang berlaku. Indonesia, dengan usia kemerdekaan yang telah matang mencapai 81 tahun, seharusnya memiliki ekosistem ketatanegaraan yang kokoh untuk menghadapi setiap transisi atau pergantian kepemimpinan tanpa mengganggu kontinuitas pembangunan nasional. “Dinamika politik apa pun yang terjadi, sistem kenegaraan kita harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Perubahan kepemimpinan tidak boleh merusak arah dan kesinambungan visi pembangunan bangsa,” imbuhnya.
Terkait mekanisme pengisian kursi wakil presiden yang mungkin kosong, Mardiono secara lugas merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut secara eksplisit mengamanatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam kurun waktu paling lambat 60 hari. Ia menegaskan tidak boleh ada manuver politik yang mendahului atau mencoba mengintervensi kewenangan konstitusional Presiden dan MPR sebelum proses pengunduran diri Gibran rampung dan sah secara hukum.
Dalam lanskap politik kontemporer ini, PPP dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Partai berlambang Ka’bah ini meminta seluruh kekuatan politik memberikan ruang bagi Presiden untuk menjalankan mandat konstitusionalnya, tanpa tersandera oleh kalkulasi politik jangka pendek atau kepentingan kelompok tertentu. “Kami berkomitmen mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan agenda pembangunan nasional tetap on track. Yang terpenting adalah bagaimana Presiden dapat menunaikan amanahnya dengan efektif demi kemajuan bangsa,” pungkas Mardiono, sembari menyerukan kedewasaan politik, menjaga persatuan, dan memprioritaskan kepentingan publik di atas segalanya.
