PALU, KotaKita – Presiden terpilih Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dalam pidatonya pada pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11), Prabowo menyoroti fenomena pihak-pihak yang mengklaim sebagai warga negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan izin pengelolaan SDA, namun kemudian mengalirkan keuntungannya ke luar negeri, tidak kembali ke kas negara atau masyarakat lokal.
Kritik ini menggarisbawahi kekhawatiran serius terhadap kedaulatan ekonomi nasional dan efektivitas regulasi yang ada. Prabowo secara eksplisit menyebut kemudahan yang diberikan Indonesia dalam bentuk hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), hingga hak pengusahaan hutan (HTI). Menurutnya, kemudahan ini kerap disalahgunakan oleh pihak yang secara nominal adalah WNI saat mengajukan permohonan ke pemerintah daerah atau pusat, namun secara substansi hanya menjadi perantara bagi modal asing yang tidak berpihak pada kepentingan bangsa.
Fenomena “WNI berkedok” ini, lanjut Prabowo, telah mengakibatkan hilangnya potensi keuntungan besar yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. “Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar,” tegas Prabowo, menggambarkan betapa lemahnya sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan alam bangsa menguap begitu saja. Pertanyaan mendalam pun dilontarkannya kepada para ekonom dan profesor, “Ini sistem apa? Jelaskan kepada saya ini sistem ekonomi apa?” yang menunjukkan keresahan fundamental terhadap kerangka ekonomi yang berlaku.
Tidak hanya melontarkan kritik, Prabowo juga menyerukan peran aktif dari tokoh-tokoh agama dan intelektual. Ia secara khusus mengajak pemimpin Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta akademisi untuk turun langsung ke lapangan. “Anda adalah pemimpin umat, Anda adalah pemimpin rakyat, Anda lebih dekat dengan rakyat, Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan rakyat kita bawa keluar,” ujarnya, menekankan pentingnya pengawasan kolektif dan partisipasi masyarakat sipil dalam menjaga aset negara.
Lebih jauh, pidato Prabowo juga menyentuh persoalan integritas pejabat negara dan ancaman korupsi yang dapat merusak sendi-sendi pemerintahan. Ia menyatakan keprihatinannya atas potensi pejabat, mulai dari menteri, jenderal, hingga presiden sekalipun, untuk “dibeli” atau disuap. Pernyataan ini menegaskan komitmen Prabowo yang telah diikrarkannya sejak berdinas di TNI, yaitu mengabdikan diri sepenuhnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia, serta tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang mencoba menggoyahkan pemerintahan atau mengkhianati kepentingan nasional, bahkan jika itu memicu demonstrasi atau kerusuhan.
