Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis yang sangat dinantikan untuk mengatasi kebuntuan penanganan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Sebuah Kelompok Kerja (Pokja) Lintas Lembaga telah resmi dibentuk, dipimpin oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan, dengan mandat mendalam untuk menyelaraskan prosedur hukum yang selama ini menjadi penghalang utama.
Pembentukan Pokja ini bukan sekadar inisiatif administratif biasa, melainkan tindak lanjut konkret dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti urgensi penyelesaian persoalan HAM berat yang telah lama menggantung. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, Pokja ini akan menjadi forum krusial yang melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kepolisian Republik Indonesia, serta para akademisi dan hakim. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu merumuskan mekanisme kerja yang lebih efektif dan koheren.
Salah satu akar permasalahan yang diidentifikasi adalah perbedaan persepsi substansial mengenai kualifikasi suatu insiden sebagai pelanggaran HAM berat, ditambah dengan hambatan teknis dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memegang kewenangan penyelidikan, sementara Kejaksaan Agung bertanggung jawab atas penyidikan dan penuntutan. Namun, pembagian peran ini seringkali menemui jalan buntu ketika hasil penyelidikan Komnas HAM dianggap belum memenuhi standar untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan.
Fenomena “oper-operan” berkas antara kedua lembaga ini telah menyebabkan stagnasi yang berkepanjangan. Dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi sorotan, hanya empat yang berhasil diproses di pengadilan, menyisakan 13 kasus lain yang belum menemukan titik terang. Beberapa di antaranya adalah peristiwa tragis 1965-1966, kasus Penembakan Misterius (Petrus), Peristiwa Talangsari, Tragedi Trisakti dan Semanggi I-II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Kasus-kasus ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan luka mendalam bagi bangsa yang menuntut keadilan.
Wamenko Otto Hasibuan, selaku ketua Pokja, menegaskan bahwa timnya akan bekerja keras untuk mengidentifikasi secara rinci setiap kendala yang menyebabkan berlarut-larutnya penanganan kasus-kasus tersebut. Salah satu opsi strategis yang sedang dikaji adalah penempatan personel Kejaksaan Agung dalam proses supervisi penyelidikan Komnas HAM. Langkah ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya aspek pembuktian, kriminologi, dan penafsiran kualifikasi pelanggaran HAM berat sejak dini, sehingga berkas perkara dapat langsung memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan tanpa hambatan prosedural yang berulang.
Meskipun fokus utama Pokja adalah penyelarasan mekanisme kerja tanpa mengubah undang-undang yang berlaku, keterlibatan pihak-pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil juga akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan. Pembentukan Pokja ini menandai babak baru dalam komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan dan menghapus beban sejarah pelanggaran HAM berat di Indonesia, demi kepastian hukum dan pemulihan bagi para korban.
