Istana Negara, Jakarta, kembali menjadi pusat perhatian publik pada Selasa (10/11) saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendampingi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026. Kehadiran Gibran di momen formal kenegaraan ini mengundang sorotan tajam, bukan hanya karena peran protokoler, melainkan juga karena berlangsung di tengah gejolak informasi mengenai niatannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden.
Dalam pengamatan langsung dari tayangan Sekretariat Presiden, Gibran, yang mengenakan setelan jas hitam dengan dasi biru muda, terlihat berjalan beriringan dengan Prabowo Subianto yang tampil elegan dengan jas double breasts abu-abu. Keduanya tampak menjejakkan kaki menuju ruang tengah Istana Negara, menunjukkan sebuah sinyal kebersamaan di panggung kenegaraan. Setelahnya, Gibran menempati posisinya di samping Ketua MPR, Ahmad Muzani, sebelum acara penting tersebut resmi dibuka dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Momen ini menjadi sangat krusial mengingat pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, beberapa waktu sebelumnya. Hadi mengonfirmasi bahwa telah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Gibran pada pagi hari di tanggal yang sama. Dalam perjumpaan tersebut, Hadi mengungkapkan bahwa Gibran secara gamblang mengutarakan intensinya untuk menanggalkan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Menariknya, respons dari Prabowo Subianto terhadap keinginan Gibran ini dilaporkan tidak menunjukkan penolakan. Sikap Prabowo yang tidak menolak permintaan tersebut mengindikasikan adanya pemahaman atau mungkin persetujuan tersirat terhadap langkah politik yang diambil oleh Gibran. Implikasi dari tidak adanya penolakan ini tentu saja membuka berbagai spekulasi mengenai dinamika di balik layar transisi kekuasaan dan perencanaan kabinet ke depan.
Lebih lanjut, niatan pengunduran diri Gibran ini juga tidak bisa dilepaskan dari polemik berkepanjangan terkait keabsahan ijazah sekolah menengah atasnya. Seiring dengan niatan tersebut, Gibran juga dilaporkan meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazah yang selama ini dipersoalkan melalui jalur hukum, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini dapat dimaknai sebagai upaya Gibran untuk membersihkan namanya dari tudingan dan keraguan publik, sekaligus menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi setiap tantangan hukum.
Kehadiran Gibran di Istana Negara, di tengah isu pengunduran diri dan polemik ijazah, secara tidak langsung menegaskan kompleksitas politik dan tantangan yang menyertai transisi kepemimpinan nasional. Publik kini menanti perkembangan selanjutnya dari langkah politik Gibran serta hasil dari proses hukum yang akan ditempuhnya, yang dipastikan akan menjadi episode penting dalam narasi politik Indonesia.
