Istana Kepresidenan kembali menjadi sorotan publik menyusul kabar mengejutkan mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini dikabarkan telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, memicu gelombang pertanyaan dan spekulasi di tengah kancah politik nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana, mengonfirmasi adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada Selasa (10/11) pagi. Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, menurut Prasetyo, memang membahas niatan Gibran untuk mundur. “Memang benar pagi hari tadi Bapak Wapres ada pertemuan dengan Bapak Presiden,” ujar Prasetyo, menjelaskan bahwa niatan tersebut muncul dalam menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo juga meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak serta merta menolak niatan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran dan masukan yang mendalam. Di sisi lain, Gibran juga dilaporkan memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah ini mengindikasikan upaya Gibran untuk memperjuangkan validitas legalitas dirinya di tengah badai kontroversi.
Keputusan Gibran untuk mengajukan pengunduran diri ini tak terlepas dari tekanan politik yang kian menguat di parlemen. Sejumlah 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang mewakili enam fraksi berbeda, telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Inisiatif HMP ini bertujuan untuk menindaklanjuti polemik seputar ijazah Gibran yang telah menjadi sorotan pasca putusan MA dan MK.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, dinyatakan tidak sah. Putusan MA ini secara spesifik menguatkan temuan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya tidak menemukan bukti dokumen tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia. Implikasi hukum dari putusan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keabsahan administratif pencalonan Gibran.
Hak Menyatakan Pendapat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3), merupakan mekanisme konstitusional yang memungkinkan DPR menyelidiki dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pelanggaran tersebut meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Ini menunjukkan seriusnya respons parlemen terhadap polemik ijazah tersebut.
Menanggapi putusan MK dan MA, Gibran sempat menegaskan bahwa ia tidak akan mungkin bisa menempuh pendidikan tinggi jika tidak lulus SMA. “Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” katanya pada kesempatan sebelumnya. Pernyataan ini menjadi pembelaan atas legalitas pendidikannya yang kini dipertanyakan.
Dinamika ini menandai fase krusial dalam politik nasional, di mana integritas dan kepatuhan terhadap regulasi hukum menjadi fokus utama. Bagaimana kelanjutan proses PTUN dan respons parlemen akan membentuk lanskap politik ke depan.
