JAKARTA – Pusaran polemik seputar keabsahan ijazah Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, semakin memanas, menyeret berbagai elemen politik dan memicu perdebatan serius di ranah publik. Di tengah derasnya desakan dan seruan pemakzulan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tampil menyerukan pentingnya ruang klarifikasi yang adil bagi Gibran, sebuah sikap yang menyoroti urgensi transparansi dan proses konstitusional.
Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, menyatakan kebingungannya atas gelombang tuntutan pengunduran diri Gibran yang dinilai terlalu terburu-buru. Menurut Bestari, setiap individu, termasuk seorang Wakil Presiden, berhak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan secara langsung duduk perkara yang menjadi pusat polemik. “Bagaimana mungkin kita berbicara tentang pemakzulan jika ruang untuk klarifikasi itu sendiri belum diberikan? Ini adalah prinsip dasar keadilan yang harus dipegang,” tegas Bestari, sebagaimana dikutip dalam berbagai pemberitaan nasional.
Pernyataan PSI ini tidak lepas dari respons terhadap ultimatum dari sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira, yang mengisyaratkan bahwa Gibran harus mundur atau dimakzulkan pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyetaraan ijazah. PSI menegaskan bahwa proses konstitusional menuju pemakzulan memiliki tahapan yang jelas dan tidak boleh diabaikan demi kecepatan semata.
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai menunjukkan keseriusannya dalam menyikapi isu ini. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa parlemen akan segera memproses usulan penindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran. Usulan-usulan ini, yang datang dari berbagai kalangan mulai dari masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi, kini siap dibahas secara resmi setelah masa reses berakhir.
Latar belakang hukum polemik ini semakin kompleks dengan adanya dua putusan penting dari lembaga peradilan tertinggi. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, secara mengejutkan mengabulkan gugatan dan membatalkan suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024. Keputusan ini secara fundamental mempertanyakan legalitas dokumen akademik yang menjadi fondasi pencalonannya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, meskipun tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang setara SMA, namun menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK kala itu menyerahkan persoalan ijazah Gibran ke ranah parlemen, membuka jalan bagi konsolidasi di Senayan untuk menjajaki wacana pemakzulan.
Dengan perkembangan ini, bola panas polemik ijazah Gibran kini sepenuhnya berada di tangan DPR. Proses yang akan dilalui parlemen bukan hanya krusial bagi nasib Gibran, tetapi juga bagi integritas institusi kepresidenan dan sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Publik menanti transparansi, keadilan, dan kepatuhan penuh terhadap konstitusi dalam setiap langkah yang diambil oleh wakil rakyat.
