PALEMBANG – Gelombang penindakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) semakin intensif. Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel mengumumkan peningkatan signifikan jumlah tersangka, mencerminkan keseriusan dalam menekan dampak kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat luas.
Terbaru, jumlah individu yang ditetapkan sebagai tersangka telah melonjak menjadi 53 orang. Peningkatan ini seiring dengan bertambahnya laporan polisi, dari sebelumnya 62 kasus kini menjadi 63 laporan. Di sisi korporasi, penyidik masih fokus pada satu entitas perusahaan yang diduga kuat memiliki keterkaitan dalam insiden karhutla yang merajalela.
Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel, Kombes Pol. Ronni Bonic, menegaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak akan tebang pilih. “Kami menyasar bukan hanya pelaku perorangan yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja, tetapi juga pihak korporasi yang patut diduga lalai atau terlibat dalam praktik-praktik yang memicu karhutla,” ujar Kombes Pol. Ronni Bonic dalam sebuah keterangan pers belum lama ini.
Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Polda Sumsel untuk memastikan setiap pihak, baik individu maupun korporasi, bertanggung jawab atas perbuatannya di mata hukum. Karhutla bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan seringkali merupakan hasil dari kelalaian atau bahkan tindakan sengaja yang bertujuan untuk pembukaan lahan.
Data terbaru yang dihimpun menunjukkan bahwa total luas lahan yang menjadi objek penanganan perkara ini mencapai 134,31 hektare. Angka ini merepresentasikan skala kerusakan ekologis yang masif, dengan potensi ancaman kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan pernapasan, menghambat aktivitas ekonomi, serta merusak keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya di wilayah Sumsel.
Penyidik Polda Sumsel terus bekerja keras untuk mendalami setiap detail kasus, termasuk merinci luas lahan yang terdampak pada masing-masing perkara dan mengaitkannya dengan para tersangka. Proses ini membutuhkan ketelitian dan investigasi mendalam untuk membangun bukti yang kuat di persidangan.
Langkah penegakan hukum yang progresif ini diharapkan menjadi efek jera yang kuat. Namun, Polda Sumsel juga menekankan bahwa upaya penindakan saja tidaklah cukup. Diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan pengawasan ketat terhadap area-area rawan kebakaran, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai bahaya dan larangan pembakaran lahan, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan. Dengan demikian, dampak buruk karhutla terhadap lingkungan, kesehatan publik, dan roda perekonomian dapat diminimalisir secara berkelanjutan.
Polda Sumsel berjanji untuk terus mengembangkan penyidikan hingga tuntas, memastikan bahwa setiap pihak yang terbukti terlibat dalam kejahatan lingkungan ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, demi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
