Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah progresif nan krusial dalam mengawal salah satu program prioritas nasional: Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui penerbitan Surat Edaran (SE) bernomor 400.5/8545/SJ, Mendagri Muhammad Tito Karnavian secara tegas menginstruksikan penguatan pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh pelosok daerah. Inisiatif ini menandai komitmen serius pemerintah untuk memastikan program strategis yang menargetkan kelompok rentan ini berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak gizi optimal bagi masyarakat.
SE tersebut secara eksplisit meminta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk proaktif dalam memverifikasi dan memastikan kelayakan operasional SPPG di wilayah yurisdiksi masing-masing. Langkah ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian integral dari dukungan Kemendagri terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya melalui pemenuhan gizi yang merata. Program MBG, sebagaimana ditekankan Tito, menyasar segmen masyarakat yang membutuhkan atensi khusus, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, kelompok yang fundamental bagi masa depan bangsa.
Untuk mewujudkan pengawasan yang komprehensif, SE Mendagri memberikan mandat kepada kepala daerah untuk membentuk dan menugaskan Satuan Tugas (Satgas) MBG. Satgas ini dirancang sebagai tim multidisiplin yang melibatkan perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mulai dari urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, hingga inspektorat. Komposisi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam memastikan setiap aspek operasional SPPG, mulai dari sumber bahan baku hingga penyajian, memenuhi standar yang ditetapkan.
Pelaksanaan inspeksi oleh Satgas MBG akan dilakukan secara kolaboratif dengan unsur Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah, mengacu pada 14 indikator kelayakan operasional SPPG yang telah dirumuskan oleh BGN. Inspeksi ini bukan hanya tentang kepatuhan administratif, tetapi juga menukik tajam pada kualitas dan menu makanan yang disajikan. Ini merupakan upaya krusial untuk menjamin mutu gizi yang diterima penerima manfaat sekaligus meminimalkan potensi sisa makanan (food waste) yang dapat mengurangi efisiensi program. "Kami Kemendagri sangat komit untuk mendukung kesuksesan program ini. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, kita menggerakkan, mendorong pemerintah daerah juga untuk berpartisipasi untuk kesuksesan ini," ungkap Mendagri Tito dalam acara Kick-Off Sosialisasi SE dari Kantor Kemendagri, Jakarta.
Selain inspeksi operasional, SE ini juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi penerima manfaat, khususnya di area perkotaan. Proses ini akan melibatkan penyebaran angket dengan partisipasi aktif dari kepala sekolah dan komite sekolah, memastikan umpan balik langsung dari lapangan. Hasil dari seluruh inspeksi dan evaluasi di daerah kemudian wajib dilaporkan kepada BGN dengan tembusan ke Kemendagri. Laporan tersebut harus mencantumkan rekomendasi yang jelas: apakah SPPG layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau bahkan tidak layak dilanjutkan, disertai dengan alasan yang ringkas namun mendalam.
Langkah-langkah pengawasan ini, menurut Tito, melampaui sekadar urusan kesehatan atau penanganan stunting semata. Ini adalah upaya menyeluruh untuk memastikan tata kelola yang baik dan akuntabilitas publik. Kepala BGN Sudaryono turut menegaskan bahwa SE Mendagri merupakan elemen vital dalam upaya perbaikan tata kelola program MBG. Melalui pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, transparansi dan keselarasan dengan visi dan misi Presiden diharapkan akan tercapai. "Intinya, kami sangat mengharapkan dapur-dapur yang ada di wilayah mendapatkan pengawasan, inspeksi, dan penilaian standar yang sesuai," pungkas Sudaryono, menyoroti esensi jaminan kualitas di tingkat paling dasar.
