Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 kini memasuki babak baru yang kian memanas. Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy, hadir secara langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan kesaksian penting terkait skandal yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah tersebut.
Kehadiran Muhadjir dalam persidangan ini didasari oleh kapasitasnya terdahulu sebagai Menteri Agama Ad Interim pada tahun 2022. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani, Muhadjir mengonfirmasi identitas serta kesiapannya untuk memberikan keterangan secara transparan guna membantu proses hukum yang tengah berjalan.
Persidangan kali ini memfokuskan pemeriksaan saksi untuk terdakwa Asrul Azis Taba, yang menjabat sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri. Guna mempercepat jalannya proses hukum, majelis hakim menetapkan jadwal persidangan yang sangat padat, yakni empat kali dalam seminggu pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat.
Langkah progresif ini diambil mengingat banyaknya saksi yang akan dihadirkan. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menargetkan akan memeriksa total 303 saksi dalam perkara ini. Agenda persidangan maraton ini ditargetkan rampung dengan pembacaan putusan akhir pada Desember mendatang.
Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini bukan perkara kecil. Berdasarkan hasil perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), estimasi kerugian keuangan negara mencapai angka fantastis sebesar Rp622.090.207.166,41 (lebih dari Rp622 miliar). Kerugian ini diduga timbul akibat penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji tambahan.
Selain Asrul Azis Taba, KPK juga memproses hukum tiga tersangka utama lainnya dalam berkas perkara terpisah. Mereka adalah mantan Menteri Agama RI periode 2019-2024 Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Yaqut sekaligus Anggota Dewan Pengawas BPKH Ishfah Abidal Azis, serta Direktur Operasional Maktour Ismail Adham. Keterangan dari Muhadjir Effendy diharapkan dapat membuka tabir manipulasi birokrasi yang terjadi dalam sistem administrasi haji di tanah air.
