Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Pramono Anung Minta Warga Jakarta Terbuka

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di ibu kota untuk berpartisipasi aktif dalam Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Agenda nasional yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini sangat krusial dalam memetakan potret riil perekonomian Jakarta demi merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Sebagai bentuk komitmen, Pramono secara langsung menerima kunjungan petugas BPS DKI Jakarta untuk melakukan pendataan baru-baru ini. Ia menegaskan pentingnya menyajikan informasi yang jujur dan transparan kepada petugas lapangan. Pramono juga meyakinkan warga bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang, serta tidak akan disalahgunakan untuk keperluan perpajakan maupun kepentingan di luar kebutuhan statistik.

Read More

Jakarta sebagai episentrum bisnis nasional memiliki lanskap ekonomi yang sangat dinamis, mulai dari sektor mikro seperti UMKM hingga korporasi skala internasional. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar gambaran perekonomian daerah tidak timpang. Selama proses sensus, petugas BPS akan menyisir berbagai lokasi mulai dari pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar, hingga kawasan hunian seperti apartemen.

Di sisi lain, Sekretaris Utama BPS RI, Zulkipli, mengapresiasi kelancaran pelaksanaan SE2026 di Jakarta. Meski pencapaian sementara telah melampaui target awal berdasarkan daftar pra-sensus, BPS masih terus melacak unit usaha yang belum terdata hingga tenggat waktu pertengahan September 2026. Masyarakat yang merasa usahanya belum tercatat diharapkan aktif berinisiatif menghubungi kantor BPS terdekat.

Menariknya, di sela-sela pembahasan sensus, Gubernur DKI Jakarta juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan. Ia menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data mahasiswa penerima manfaat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang terdampak penyesuaian desil, guna memastikan bantuan pendidikan tersebut tetap tepat sasaran dan tepat guna.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *