Jombang – Sorotan publik kini tertuju pada dinamika internal Nahdlatul Ulama (NU) menjelang penentuan pucuk pimpinan tertinggi. Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang, H.M. Zahrul Azhar As’ad atau yang akrab disapa Gus Hans, memberikan imbauan menohok terkait proses pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Gus Hans secara terbuka meminta para kiai yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) untuk bertindak independen, murni mengandalkan hati nurani, serta bersih dari segala bentuk intervensi pihak luar. Imbauan ini muncul pasca disepakatinya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan melalui pemungutan suara pada ajang Muktamar ke-35 NU.
Dalam pemungutan suara mengenai perubahan sistem pemilihan tersebut, mayoritas muktamirin menyetujui langkah baru. Dari total 552 suara muktamirin, sebanyak 401 suara (sekitar 73 persen) memilih perombakan mekanisme, sementara 150 suara (sekitar 27 persen) memilih mempertahankan pola lama, dan satu suara dinyatakan tidak sah.
Pentingnya Objektivitas dan Rekam Jejak Kandidat
Meskipun mekanisme voting telah disepakati oleh mayoritas, Gus Hans mengingatkan bahwa netralitas dan objektivitas para kiai di majelis AHWA adalah kunci utama. Menurutnya, anggota AHWA harus dengan bijak menelaah rekam jejak para calon pimpinan yang akan bertarung.
“Para kiai perlu melihat secara jernih rekam jejak setiap kandidat. Penting untuk membedakan siapa tokoh yang selama ini membawa masalah dan siapa figur yang hadir memberikan solusi. Dengan begitu, keputusan yang diambil bebas dari sisa-sisa konflik masa lalu,” tegas sosok yang sempat maju sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut.
Peluang Kandidat dan Isu Pengondisian
Hingga saat ini, Gus Hans menilai belum ada calon yang dapat mengklaim posisi sebagai kandidat terkuat. Peta kekuatan di internal organisasi dinilai masih sangat dinamis dan terbuka lebar bagi siapa saja, tergantung dari efektivitas komunikasi tingkat akhir (last minute) kepada para kiai AHWA.
Di sisi lain, beliau tidak menampik adanya potensi dinamika lain seperti isu pengondisian di balik keputusan perubahan sistem pemilihan ini. Kendati enggan menyebutnya sebagai aksi manipulasi, Gus Hans mengindikasikan bahwa pergeseran aturan tersebut bisa saja merupakan bagian dari taktik pihak-pihak tertentu untuk mengamankan posisi.
“Perubahan sistem ini bisa jadi merupakan hasil dari sebuah pengondisian oleh pihak yang merasa berpeluang menang dengan skema baru tersebut. Oleh karena itu, integritas para kiai di AHWA menjadi benteng terakhir agar PBNU mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah,” pungkasnya.
