Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng (TBBR), Panglima Jilah, menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas isu krusial terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah menegaskan komitmen masyarakat adat dalam menjaga kelestarian alam serta meluruskan persepsi keliru mengenai aktivitas berladang tradisional.
Menurut Panglima Jilah, praktik berladang yang dilakukan oleh masyarakat Dayak telah berlangsung secara harmonis selama ribuan tahun jauh sebelum adanya industri perkebunan skala besar. Ia menekankan bahwa kearifan lokal ini sangat berbeda dengan pembukaan lahan secara masif yang merusak ekosistem.
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah mengenai pemilihan lokasi pertanian. Masyarakat adat Dayak secara tradisional menghindari lahan gambut karena menyadari karakteristiknya yang sensitif dan mudah memicu kabut asap tebal. “Orang Dayak tidak berladang di lahan gambut. Secara logika, tidak mungkin kami menanam padi di atas tanah gambut yang tebal,” ungkap Panglima Jilah.
Masyarakat adat umumnya hanya berladang di lahan mineral dan menerapkan sistem pengawasan komunal yang sangat ketat. Saat proses pembakaran lahan skala kecil dilakukan untuk persiapan tanam, warga akan menjaga dan memantau area tersebut bersama-sama agar api tidak menjalar. Tokoh-tokoh adat juga terus aktif melakukan sosialisasi untuk mencegah pembakaran liar.
Panglima Jilah juga menyoroti ketidakadilan yang kerap menimpa para peladang tradisional yang sering kali dijadikan kambing hitam saat terjadi karhutla besar. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak melakukan salah tangkap terhadap peladang lokal yang tengah menjalankan kearifan adat mereka. Ia pun mengapresiasi respons positif dari Presiden Prabowo Subianto yang menunjukkan keberpihakan dan dukungannya terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kalimantan.
