Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah progresif untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam di Indonesia. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, mendorong agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera membangun gudang logistik bencana mandiri. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk memangkas jalur birokrasi dan mempercepat penyaluran bantuan darurat kepada masyarakat terdampak.
Dalam keterangannya, Suharyanto mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi riil di lapangan. Banyak gudang logistik milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah saat ini dalam keadaan kosong tanpa persediaan. Akibat dari minimnya persediaan ini, pemerintah daerah kerap kali lumpuh dan tidak bisa berbuat banyak pada fase awal terjadinya bencana, seperti saat terjadi gempa bumi beberapa waktu lalu.
Kondisi darurat yang lambat tertangani inilah yang sering memicu kepanikan dan keluhan dari masyarakat yang merasa bantuan lambat sampai. Padahal, keterlambatan tersebut murni disebabkan oleh kendala pengiriman logistik yang masih harus didatangkan dari pusat atau wilayah lain yang jaraknya cukup jauh.
Untuk mengatasi masalah klasik ini, BNPB mengusulkan agar setiap daerah memiliki cadangan logistik dasar atau buffer stock yang mencakup kebutuhan vital seperti sembako, selimut, tenda, dan matras. Kebutuhan anggaran untuk memenuhi stok awal di tiap gudang diperkirakan mencapai Rp5 hingga Rp10 miliar. Dengan anggaran tersebut, daerah diharapkan mampu bertahan secara mandiri sebelum bantuan skala besar dari pemerintah pusat tiba di lokasi.
Aspirasi ini pun telah disampaikan langsung oleh Kepala BNPB kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan ini mendapatkan respons yang sangat positif dari Kepala Negara. Presiden Prabowo menyatakan dukungannya dan berencana menghitung kebutuhan anggaran secara nasional agar setiap gubernur dan bupati memiliki kesiapan pangan serta logistik bencana yang matang di wilayah masing-masing. Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam penguatan sistem mitigasi bencana di Indonesia.
