Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang terus meluas memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas, secara tegas mendesak dilakukannya investigasi objektif dan menyeluruh. Langkah ini dinilai krusial guna mengungkap apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian fatal di balik bencana ekologis tahunan ini.
Menurut Ibas, penanganan karhutla tidak boleh lagi hanya fokus pada upaya pemadaman saat api sudah membesar. Ia menekankan pentingnya strategi jangka panjang yang preventif dan sistematis. Kalimantan tidak boleh terus-menerus terjebak dalam siklus tahunan yang merugikan lingkungan serta kesehatan masyarakat.
“Pencegahan, penanganan cepat, hingga skenario evakuasi warga harus terintegrasi dalam satu kebijakan yang solid. Kita tidak boleh lambat bertindak dan baru sibuk setelah kabut asap mengepung pemukiman,” ujar Ibas dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat ini menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor. Mulai dari pemerintah daerah, kementerian terkait, aparat penegak hukum, sektor swasta, hingga masyarakat lokal harus berkolaborasi aktif. Ibas juga mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan kesehatan warga terdampak, terutama kelompok rentan yang sangat sensitif terhadap penurunan kualitas udara.
Komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelaku karhutla juga kian nyata. Saat ini, setidaknya empat perusahaan sedang berada dalam pusaran penyelidikan intensif terkait kebakaran lahan di Kalimantan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas.
Pemerintah dipastikan tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi terberat, termasuk mencabut izin operasional bagi korporasi maupun individu yang terbukti memicu kebakaran, baik sengaja maupun karena kelalaian. Tindakan tegas ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus menyelamatkan ekosistem hutan Kalimantan dari kerusakan yang lebih parah.
