Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) secara resmi menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,0 yang mengguncang wilayah Flores. Kebijakan darurat ini diberlakukan selama 14 hari penuh, terhitung mulai tanggal 15 hingga 28 Agustus 2026. Langkah cepat ini diambil demi mempercepat proses evakuasi, penyaluran bantuan logistik, dan pemulihan infrastruktur vital yang rusak parah.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menjelaskan bahwa penetapan status ini tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/HK/2026. Menurutnya, payung hukum ini sangat krusial untuk memangkas jalur birokrasi, sehingga pengerahan sumber daya manusia maupun anggaran dapat dilakukan secara instan demi menyelamatkan nyawa warga terdampak.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas mutlak kami. Dengan status tanggap darurat ini, koordinasi antara pemerintah daerah, badan nasional penanggulangan bencana, TNI-Polri, hingga relawan di lapangan dapat berjalan satu komando secara lebih terpadu,” ujar Melki dalam keterangan persnya di Kupang.
Gempa dahsyat yang berpusat di 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo tersebut dilaporkan memicu kepanikan luar biasa. Getaran kuat dengan kedalaman 15 kilometer ini tidak hanya merusak ratusan rumah warga, namun juga melumpuhkan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan akses jalan utama. Laporan awal mengonfirmasi adanya korban luka hingga korban jiwa yang saat ini masih dalam proses pendataan dan evakuasi oleh tim SAR gabungan.
Melki menambahkan, seluruh pembiayaan operasional tanggap darurat ini akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT, serta didukung oleh dana darurat dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendirikan posko pengungsian yang layak, dapur umum, penyediaan obat-obatan, serta pembersihan puing-puing bangunan.
Di tengah situasi genting ini, Pemprov NTT mengimbau warga Flores dan sekitarnya untuk tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Masyarakat diminta untuk mengabaikan kabar burung yang tidak jelas sumbernya dan hanya merujuk pada informasi berkala yang dirilis secara resmi oleh BMKG, BPBD, dan Basarnas.
