Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan langkah besar untuk mereformasi sistem transportasi laut menuju Kabupaten Kepulauan Seribu. Mulai tahun 2027, pengelolaan moda transportasi perairan yang selama ini berada di bawah kendali Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan sepenuhnya dialihkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kebijakan strategis ini diharapkan mampu menciptakan sistem konektivitas yang lebih terintegrasi, andal, dan adil bagi warga kepulauan.
Selama ini, keterbatasan armada laut kerap menjadi kendala utama bagi mobilitas warga di pulau-pulau terluar seperti Pulau Sabira. Jadwal keberangkatan kapal Dishub yang hanya tersedia tiga kali seminggu dinilai menyulitkan akses layanan kesehatan darurat dan menghambat pertumbuhan sektor pariwisata. Dengan hadirnya Transjakarta, warga menaruh harapan besar pada peningkatan frekuensi pelayaran harian, kejelasan jadwal keberangkatan, hingga penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing) untuk memberantas praktik percaloan tiket.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa pengalihan ini didasari oleh tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja Transjakarta di sektor transportasi darat. BUMD tersebut dinilai sukses mengelola hampir 10.000 unit bus dengan standar pelayanan yang konsisten. Integrasi ini juga direncanakan menggandeng kapal-kapal tradisional milik masyarakat lokal agar masuk ke dalam ekosistem JakLingko Laut.
Meski disambut optimistis, pengalihan wewenang ini tidak lepas dari tantangan besar. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengingatkan perlunya restrukturisasi regulasi dan penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ketat. Menurutnya, biaya investasi dan operasional kapal laut sangat tinggi akibat borosnya bahan bakar serta tingginya risiko korosi akibat kadar garam tinggi pada lambung kapal.
Selain faktor biaya, tantangan geografis seperti cuaca ekstrem dan pendangkalan alur pelayaran memerlukan perhatian khusus. Rendahnya okupansi penumpang di luar akhir pekan juga menuntut komitmen subsidi tarif (Public Service Obligation) yang berkelanjutan dari APBD DKI Jakarta demi menjaga keterjangkauan tarif bagi warga lokal.
