Jakarta — Perum Bulog mengambil langkah progresif dan sigap dalam menangani dampak krisis pangan pascagempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Mengesampingkan birokrasi rumit di masa darurat, BUMN pangan ini menerapkan strategi akselerasi penuh guna memastikan pasokan logistik tiba di tangan masyarakat terdampak tanpa penundaan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, secara tegas mengungkapkan bahwa penanganan darurat memerlukan pendekatan khusus. Belajar dari pengalaman pahit peristiwa bencana di Palu pada 2018 silam, keterlambatan penyaluran logistik akibat proses administrasi yang berbelit kerap memicu keresahan sosial hingga aksi penjarahan. Oleh karena itu, Bulog mengusung prinsip aksi cepat: menyalurkan pasokan terlebih dahulu, sementara urusan kelengkapan dokumen menyusul kemudian.
Guna meminimalkan risiko kelangkaan pangan, Bulog langsung mengalokasikan bantuan awal sebanyak 1.000 ton beras serta 1.000 liter minyak goreng untuk setiap kabupaten dan kota yang terdampak gempa di NTT. Strategi taktis ini terbukti efektif menjaga stabilitas situasi sosial di lapangan sehingga proses tanggap darurat dapat berlangsung kondusif.
Hingga saat ini, realisasi distribusi bantuan pangan jenis beras untuk wilayah NTT telah menembus angka sekitar 1,9 juta kilogram, didampingi penyaluran 7.000 liter minyak goreng. Cakupan wilayah bantuan membentang luas meliputi Kabupaten Ende, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Manggarai Barat, hingga Kota Kupang.
Langkah proaktif Bulog ini juga mendapatkan jaminan komitmen penuh dari Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan serta urusan kemanusiaan rakyat adalah prioritas mutlak di atas urusan pangkat, kewenangan, maupun formalitas prosedur administrasi.
Untuk mengantisipasi kebutuhan selama masa pemulihan, Bulog juga terus memperkuat cadangan stok beras di NTT. Proyeksi stok beras dipastikan aman hingga mencapai lebih dari 93,7 juta kilogram melalui pasokan terintegrasi dari berbagai kantor wilayah Bulog, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, hingga NTB.
