Kritik terhadap kinerja pemerintah tidak selamanya harus disampaikan lewat demonstrasi di jalanan atau komentar pedas di media sosial. Di Bekasi, sekelompok anak muda yang tergabung dalam gerakan Genburgeract memilih cara yang jauh lebih konkret sekaligus menohok: langsung turun tangan memperbaiki fasilitas publik yang rusak.
Gerakan yang diinisiasi oleh Ilham Haristianto (Boim) bersama empat rekannya—Uweb, Jaka, Weimy, dan Cornelia—ini lahir dari kegelisahan personal. Berawal dari obrolan santai sepulang kerja mengenai banyaknya jalan berlubang dan halte yang terbengkalai, mereka menyadari bahwa pembiaran ini bisa mengancam keselamatan warga. Alih-alih hanya mengeluh, mereka sepakat untuk mengambil tindakan nyata.
Sejak terbentuk pada Januari 2026, Genburgeract telah melakukan berbagai aksi sosial di belasan titik di Bekasi. Mulai dari menambal jalan berlubang, membersihkan sampah di taman kota, hingga merenovasi halte Komsen Jatiasih dengan menyediakan bangku layak pakai bertuliskan ‘dibikin warga’. Uniknya, aksi ini dijalankan dengan manajemen mandiri yang fleksibel tanpa birokrasi yang rumit.
Meski tidak memiliki latar belakang teknik, kelima pemuda ini tidak ragu untuk terus belajar secara autodidak. Jika awalnya mereka menambal jalan menggunakan aspal instan dari hasil patungan mandiri, kini gerakan mereka semakin berkembang. Berkat kolaborasi dengan berbagai pihak, donasi sukarela dari warga, hingga kemitraan dengan merek ternama, kini mereka bahkan mampu melakukan perbaikan jalan menggunakan beton.
Melalui akun Instagram @genburgeract dan TikTok mereka yang kini diikuti puluhan ribu pengikut, gerakan ini menyebarkan dokumentasi aksi mereka sebagai instrumen kritik sosial. Boim menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah tamparan keras bagi pemerintah daerah yang lamban merespons keluhan warga. Mereka mengingatkan agar Pemerintah Kota Bekasi tidak terlena dan justru melimpahkan tanggung jawab pemeliharaan kota kepada warganya.
Melalui prinsip ‘warga bantu warga’, Genburgeract membuktikan bahwa kepedulian kolektif masih sangat relevan. Namun, mereka tetap konsisten mendesak pemerintah setempat untuk lebih mawas diri dan cepat tanggap dalam memenuhi hak-hak fasilitas publik masyarakat tanpa harus menunggu aksi viral dari warga terlebih dahulu.
