JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dihadapkan pada sebuah permohonan uji materiil yang fundamental, berpotensi mereformasi tatanan kepemimpinan nasional. Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub, seorang pengajar dan aktivis, telah mendaftarkan gugatan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Gugatan ini secara spesifik menyoroti ketentuan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) di Indonesia.
Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 432/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026 ini mempertanyakan frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”. Dalam pandangan pemohon, pembatasan usia yang kaku ini dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kapasitas kepemimpinan sejati dan berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara yang kompeten.
Inti argumen Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub adalah bahwa kemampuan memimpin bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh usia biologis. Sebaliknya, kapasitas intelektual, integritas moral, pengalaman relevan, kemampuan pengambilan keputusan strategis, serta tanggung jawab tinggi terhadap rakyat dan negara seharusnya menjadi parameter utama. Pembatasan usia tunggal, menurutnya, berisiko mengesampingkan individu-individu muda yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pemerintahan.
Pemohon juga menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dalam negara hukum demokratis, di mana setiap warga negara harus diberikan kesempatan yang setara berdasarkan persyaratan objektif dan proporsional. Ia menunjuk pada praktik ketatanegaraan internasional di mana sejumlah negara telah membuka ruang bagi pemimpin muda untuk menduduki posisi puncak, menunjukkan bahwa usia bukan satu-satunya penentu kapabilitas.
Secara revolusioner, pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan. Namun, usulan ini dibarengi dengan kriteria ketat yang menekankan pada kecakapan dan integritas. Kriteria tersebut mencakup kejujuran dan integritas moral, amanah dan tanggung jawab, kecerdasan intelektual, kemampuan menyampaikan ide dan solusi inovatif, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, pemahaman komprehensif terhadap konstitusi dan hukum, serta komitmen tak tergoyahkan terhadap Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui petitumnya, pemohon mendesak MK untuk menyatakan frasa “berusia paling rendah 40 tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai ulang. Makna baru yang diusulkan adalah “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau berusia paling rendah 19 tahun cakap dalam kejujuran, amanah, mampu menyampaikan ide-ide dalam sebuah gagasan dan cerdas. Yang dapat menjadi pertimbangan Presiden dalam memenuhi (pasal 46 ayat 2 UU MD3) Presiden mengusulkan Wapres sekaligus kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR.” Redefinisi ini secara fundamental membuka jalan bagi regenerasi kepemimpinan yang lebih inklusif dan berbasis kompetensi.
Gugatan ini menandai sebuah momen krusial dalam dinamika hukum dan politik Indonesia. Keputusan MK akan menentukan apakah paradigma kepemimpinan akan bergeser, dari fokus pada usia biologis semata menuju penekanan pada kapabilitas, integritas, dan semangat inovasi. Ini adalah perdebatan mendalam tentang masa depan demokrasi dan siapa yang paling layak memimpin bangsa di era mendatang.







