Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya fenomena mengkhawatirkan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Lembaga antirasuah tersebut mengendus keberadaan “struktur bayangan” alias jaringan informal yang diduga dikendalikan oleh orang-orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Jaringan ini disinyalir berperan krusial dalam memuluskan praktik suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa struktur bayangan ini bekerja di luar jalur resmi birokrasi untuk menjembatani kepentingan korporasi swasta dengan pejabat kementerian. Salah satu contoh nyata yang diungkap KPK adalah peran tersangka ERW (Erwin), pihak swasta yang diduga bertindak sebagai representasi atau orang kepercayaan menteri. Erwin menjadi perantara komunikasi intensif dengan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung (SON), demi meloloskan kepentingan PT Summarecon Agung Tbk.
Menurut KPK, keberadaan jaringan ini menciptakan dualisme jalur pengurusan di ATR/BPN. “Ada bagan organisasi resmi, namun di sisi lain terdapat struktur bayangan dengan banyak lapisan (layering) dan lingkaran di luar sistem,” ujar Budi. Selain Erwin, nama-nama seperti mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz (F), dan Muhammad Fakhry diduga kuat berperan sebagai pengumpul dana sekaligus penghubung antara pihak luar dengan penyelenggara negara.
Kasus ini menyeret delapan orang tersangka yang kini telah mendekam di Rumah Tahanan KPK. Empat di antaranya diidentifikasi sebagai orang dekat Menteri Nusron Wahid. Sementara dari kubu pemberi suap, KPK menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, serta seorang pihak swasta bernama Rizal Pahlevi sebagai tersangka.
Praktik lancung ini memperlihatkan betapa rentannya sistem birokrasi pertanahan dari intervensi pihak luar yang memanfaatkan kedekatan kekuasaan. KPK menegaskan akan terus mendalami sejauh mana gurita pengaruh struktur bayangan ini mencengkeram kebijakan di Kementerian ATR/BPN demi membersihkan sektor pertanahan dari praktik mafia tanah berkedok kedekatan elit politik.
