Kasus dugaan korupsi yang menyeret Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Perkara megah ini berkaitan erat dengan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor serta dugaan gratifikasi lainnya.
Di antara delapan tersangka yang diumumkan, terdapat nama-nama besar dari berbagai sektor. KPK menjerat Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta politikus Partai Golkar Fahd El Fouz. Selain itu, beberapa pejabat internal ATR/BPN juga terseret, termasuk Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, serta Sontang Coin Manurung yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
Penyelidikan intensif yang dilakukan tim penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti yang sangat fantastis, yakni uang tunai senilai Rp106,3 miliar. Uang tersebut ditemukan dalam bentuk rupiah serta berbagai mata uang asing seperti Dolar AS, Dolar Singapura, Riyal Arab Saudi, dan Ringgit Malaysia. Sebagian besar barang bukti ini disita dari kediaman Arif Sugiyanto, yang diduga menjadi salah satu orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Konstruksi kasus ini mengungkap adanya dugaan kongkalikong dalam mempermudah sertifikasi tanah milik Summarecon. Adrianto Pitojo Adi diduga memberikan suap sebesar Rp1,5 miliar kepada Erwin, pihak swasta yang juga disinyalir merupakan orang dekat Menteri ATR/BPN. Uang pelicin tersebut diberikan sebagai imbalan untuk memuluskan proses pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat HGB di wilayah Bogor. Sebelumnya, pihak pengembang sempat dimintai komitmen fee hingga Rp2 miliar, namun akhirnya hanya menyanggupi Rp1,5 miliar.
Menanggapi badai hukum yang menerpa instansinya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan bahwa kementeriannya menghormati dan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan di KPK. Kendati demikian, Ossy memastikan bahwa pelayanan publik pertanahan bagi masyarakat luas di wilayah Bogor maupun Tangerang tetap berjalan normal tanpa gangguan demi menjaga kenyamanan publik.
