MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin gencar meningkatkan langkah strategis dalam menguatkan perlindungan bagi perempuan dan anak. Upaya ini menjadi urgensi mendesak menyusul tren peningkatan angka kekerasan yang melanda wilayah tersebut sepanjang kurun waktu belakangan ini.
Berdasarkan catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), grafik kekerasan di Sumatera Utara menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 1.975 perempuan dan anak menjadi korban aksi kekerasan, naik dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 1.822 orang. Dari total korban tersebut, mayoritas didominasi oleh kelompok usia anak-anak yang mencapai 68,8 persen, terdiri atas 905 anak perempuan dan 455 anak laki-laki, serta 615 korban perempuan dewasa.
Menanggapi lonjakan kasus yang mengkhawatirkan ini, langkah konkret direalisasikan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Regulasi ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan bahwa hadirnya kesepakatan bersama ini memberikan kepastian hukum sekaligus landasan regulasi yang kuat dalam perencanaan program perlindungan di tingkat daerah. Kehadiran SKB ini dipastikan menjadi acuan penting hingga ke alokasi penganggaran di tingkat desa dan kelurahan secara nasional.
“SKB ini menjadi payung hukum dan landasan regulasi dalam perencanaan serta pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara,” tegas Surya saat ditemui seusai agenda penandatanganan di Kantor Gubernur Sumut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa keselamatan serta pemberdayaan kaum perempuan dan anak tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga merupakan prioritas global yang selaras dengan visi misi Presiden RI. Mendagri menginstruksikan seluruh pemerintah daerah agar mengintegrasikan agenda Ruang Bersama Indonesia ke dalam program kerja daerah mulai tahun 2027 mendatang guna menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi generasi penerus.
