Sistem pendataan bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan tajam setelah nama seorang anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lisman Puja Kesuma, tercantum sebagai penerima manfaat. Politisi dari Fraksi Gerindra ini terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada kategori Desil 4 di Kabupaten Sleman, kelompok yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Lisman mengaku sangat terkejut dan heran atas temuan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah mendaftarkan diri dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun mengajukan permohonan bantuan sosial apa pun dari pemerintah. Kejadian ini, menurutnya, menjadi bukti nyata perlunya pembenahan serius dalam akurasi dan pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran.
“Akurasi data ini sangat krusial karena menyangkut hak-hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kesalahan dalam pendataan berisiko merugikan warga miskin yang layak dibantu, sementara mereka yang mampu justru masuk daftar,” ujar Lisman.
Kasus salah sasaran ini rupanya bukan fenomena tunggal di DIY. Di Kabupaten Kulon Progo, seorang penarik becak motor bernama Timbul sempat tercatat di Desil 9—kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Padahal, kondisi ekonominya jauh dari klasifikasi tersebut. Setelah menuai polemik, Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya melakukan pemutakhiran dan mengoreksi status Timbul menjadi Desil 3.
Kasus serupa juga menimpa Suwarno, seorang lansia penyandang disabilitas asal Kota Yogyakarta. Ia terdata di Desil 10, kelompok paling sejahtera dalam klasifikasi DTSEN. Ketimpangan ekstrem antara data administratif dan realitas di lapangan ini memicu desakan kuat agar dinas terkait segera melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh.
Kekacauan klasifikasi desil ini mempertegas bahwa validasi lapangan oleh petugas pendamping sosial mutlak diperlukan secara berkala. Tanpa integrasi data yang solid dan pembaruan berkala, program jaring pengaman sosial pemerintah terancam tidak efektif dan memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
