Krisis air bersih akibat kemarau panjang kian mencekam bagi warga di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ratusan warga yang didominasi oleh ibu-ibu langsung menyerbu mobil tangki pembawa bantuan air bersih begitu armada tersebut tiba di Kampung Kedung Krisik. Kekeringan ekstrem yang melanda wilayah Pantura ini memaksa mereka untuk berebut demi mendapatkan beberapa liter air guna menyambung kebutuhan hidup harian.
Kesulitan air bersih ini telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir sejak sumur-sumur warga mulai mengering total. Menurut pengakuan salah satu warga, Zaharoh, ketiadaan air memaksa mereka melakukan berbagai cara, mulai dari menumpang mandi di rumah kerabat di desa tetangga hingga membatasi konsumsi air secara ketat hanya untuk keperluan mendesak seperti memasak dan minum. Kehadiran bantuan air bersih kini menjadi satu-satunya tumpuan harapan mereka.
Merespons situasi kritis ini, jajaran Polres Cirebon Kota bergerak cepat dengan menyalurkan sedikitnya 10.000 liter air bersih menggunakan armada tangki. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan, menegaskan bahwa pasokan bantuan sosial ini akan terus dikirimkan secara berkala setiap pekan untuk meringankan penderitaan warga yang terdampak kekeringan.
Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon menyoroti Kelurahan Argasunya sebagai salah satu wilayah paling rentan di antara puluhan kelurahan lainnya di Kota Udang tersebut. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon, Arief Adithya Firmansyah, mengungkapkan pihaknya terus memperkuat sinergi lintas instansi agar distribusi air bersih berjalan teratur dan tepat sasaran.
Hingga awal September, BPBD tercatat telah memasok lebih dari 208.000 liter air bersih yang menjangkau sekitar 1.203 kepala keluarga atau setara dengan 3.929 jiwa di wilayah Argasunya. Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, Pemerintah Kota Cirebon telah resmi menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan hingga akhir September 2026, seiring dengan pemantauan dinamis terhadap data warga terdampak di lapangan.
