Pemerintah Indonesia mengambil langkah taktis dalam mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian mengkhawatirkan di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Melalui pembagian tugas yang terstruktur, sejumlah pejabat setingkat menteri kini ditunjuk untuk memimpin penanganan karhutla berdasarkan pembagian wilayah kerja masing-masing.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan ini bertujuan untuk mempercepat proses penanggulangan di lapangan. Kendati ada pembagian wilayah kerja, Prasetyo menegaskan langkah ini tidak membatasi tanggung jawab koordinasi lintas sektor. Penugasan khusus ini melibatkan sejumlah menteri koordinator hingga Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) untuk memberikan atensi penuh pada wilayah rawan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Saat ini, pemerintah memprioritaskan penanganan karhutla di enam provinsi yang dinilai paling rentan. Keenam wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kendati situasi darurat tengah dihadapi, pemerintah menilai belum perlu membentuk satuan tugas (satgas) baru karena sinergi antar-lembaga saat ini dinilai masih sangat solid.
Hingga kini, upaya pemadaman terus diintensifkan dengan mengerahkan sebanyak 12.880 personel gabungan. Pemerintah juga mengombinasikan metode konvensional dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta pemantauan kualitas udara secara berkala. Segala kebutuhan logistik dasar, mulai dari alat pelindung diri hingga helikopter water bombing, telah disalurkan ke titik-titik krusial.
Langkah cepat ini sejalan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya telah memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Presiden menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan fasilitas tambahan, termasuk empat unit helikopter pengebom air, ratusan pompa air, serta ribuan paket alat pelindung diri (APD) guna memastikan keselamatan para petugas di garda terdepan.
