Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat. Hal ini menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim lembaga antirasuah tersebut baru-baru ini. Menariknya, hingga saat ini KPK belum menetapkan satu pun tersangka dalam pusaran kasus tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan gelar perkara atau ekspose di tingkat pimpinan. Dari hasil ekspose tersebut, disepakati bahwa penanganan perkara ini resmi dinaikkan ke tahap penyidikan. Kendati demikian, KPK memilih untuk menggunakan mekanisme Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum.
“Artinya, saat ini masih digunakan Sprindik umum dan belum ada penetapan tersangka secara spesifik dalam perkara tersebut,” ujar Budi saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Penyelidikan yang dilakukan di Kabupaten Bogor ini menyasar pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Kasus ini diduga kuat berkaitan dengan pemotongan upah pungut di lingkungan Dinas Pendapatan daerah setempat. Melalui Sprindik umum ini, tim penyidik akan fokus mengumpulkan serta melengkapi alat bukti sebelum akhirnya menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau.
Dalam operasi senyap tersebut, KPK juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai kurang lebih Rp1,5 miliar. Uang tersebut diduga kuat berkaitan langsung dengan praktik lancung yang sedang diusut. “Uang yang diamankan pada tahap penyelidikan tentu nantinya akan disita secara resmi di tahap penyidikan untuk kebutuhan pendalaman perkara,” tambah Budi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bogor telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK guna mengklarifikasi konstruksi perkara ini. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto, masih belum membuahkan hasil lantaran nomor telepon selulernya sedang tidak aktif saat dihubungi.
