KUPANG – Perkara dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, kini memasuki babak baru yang lebih krusial. Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah melakukan gelar perkara khusus yang mendalam.
Peningkatan status ini mengindikasikan bahwa penyidik telah menemukan cukup bukti permulaan yang sah untuk menduga adanya tindak pidana. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, mengungkapkan bahwa tim penyidik telah bekerja secara intensif, mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan dari berbagai pihak.
“Kami telah memeriksa setidaknya 13 orang saksi kunci dan lima saksi ahli dari berbagai disiplin ilmu, termasuk psikolog, medis, dan pakar pidana,” jelas Kombes Pol Henry dalam keterangannya. Ia menambahkan, hasil visum et repertum dari korban juga telah dikantongi, menjadi salah satu alat bukti penting dalam proses ini. Pemeriksaan psikologis terhadap korban dan ahli psikologi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari investigasi.
Dalam penanganan kasus ini, Polda NTT menegaskan penerapan metode scientific crime investigation. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahapan penyelidikan didukung oleh data dan fakta ilmiah yang akurat, dengan mengkorelasikan tiga pilar pembuktian: tempat kejadian perkara (TKP), barang bukti yang ditemukan, dan bukti-bukti lain yang dikumpulkan untuk menjadi alat bukti yang sah di mata hukum.
Kombes Pol Henry juga mengonfirmasi bahwa penyidik akan menggunakan landasan hukum yang kuat, yakni Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penerapan UU TPKS ini menyoroti keseriusan pihak berwenang dalam menindak tegas kejahatan seksual, apalagi yang diduga melibatkan pejabat publik.
Peristiwa dugaan pemerkosaan ini dilaporkan terjadi di Rumah Dinas Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu malam (11/11). Korban, seorang perempuan berusia 21 tahun berinisial RWM, melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT pada 12 November. Dalam laporannya, RWM menyatakan bahwa ia menemui Bupati Yosef Lede di rumah dinas karena dijanjikan akan diberi pekerjaan di salah satu Perusahaan Daerah Kabupaten Kupang.
Bupati Kupang, Yosef Lede, menanggapi serius perkembangan kasus ini. Ia menyatakan menghargai penuh proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. “Sebagai warga negara yang taat hukum, kami menghormati laporan tersebut dan siap bekerja sama,” ujar Yosef Lede. Ia juga berjanji akan memenuhi panggilan penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda NTT jika dimintai keterangan, berharap kasus ini dapat segera terungkap secara terang benderang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Kasus ini menjadi sorotan publik luas, tidak hanya di NTT namun juga secara nasional, mengingat dugaan keterlibatan seorang kepala daerah. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak serta menjadi contoh bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, terlepas dari jabatannya.






