Geliat arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kian menarik perhatian publik. Isu hangat mencuat setelah Presiden Prabowo menyebut konsep ekonominya—yang sering dijuluki “Prabowonomics”—sebenarnya mengadopsi semangat ajaran Marhaenisme yang dicetuskan oleh Proklamator RI, Bung Karno. Pernyataan menggelitik ini pun langsung memicu respons positif sekaligus catatan kritis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyambut baik pengakuan tersebut namun mendorong transisi menuju gagasan yang lebih komprehensif, yakni Indonesianomics. Menurut Hasto, konsep ekonomi nasional yang sejati harus berakar kuat pada Pancasila, UUD 1945, dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Ia menegaskan bahwa kemakmuran dan kedaulatan bangsa harus bertumpu pada kekuatan produksi rakyat jelata, bukan pada dominasi kelompok oligarki.
Hasto memaparkan bahwa esensi utama dari Marhaenisme adalah keberpihakan nyata kepada wong cilik, khususnya para petani dan buruh. Jika pemerintahan Prabowo serius menerapkan prinsip ini dalam kebijakan ekonominya, maka indikator keberhasilannya harus terlihat jelas di lapangan. Salah satunya adalah kepemilikan tanah sebagai alat produksi utama bagi petani serta penyediaan mekanisasi pertanian yang modern guna meningkatkan produktivitas nasional.
Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan terkait Nota Keuangan RAPBN di Kompleks Parlemen, Prabowo berseloroh bahwa kemiripan haluan ekonomi ini akan membuat PDIP sulit untuk tidak memberikan dukungan kepada pemerintahannya. Prabowo secara khusus menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif demi mempercepat pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat banyak.
Meskipun PDIP saat ini berada di luar lingkaran utama koalisi pemerintahan, Prabowo menekankan pentingnya ruang demokrasi yang sehat, di mana kritik konstruktif tetap berjalan beriringan dengan aksi cepat pemerintah. Perdebatan konstruktif mengenai arah ekonomi ini menandai babak baru sinergi politik di Indonesia, di mana ideologi ekonomi kerakyatan kembali menjadi panglima dalam merumuskan masa depan pembangunan nasional.
