NAGEKEO — Dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih menyisakan situasi krusial. Hingga kini, sejumlah titik di wilayah tersebut dilaporkan terisolasi akibat terputusnya pasokan listrik serta gangguan parah pada jaringan komunikasi. Kondisi darurat ini memicu kendala besar dalam pemantauan kondisi warga serta penyaluran bantuan logistik ke lokasi bencana.
Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko, menjelaskan bahwa buruknya konektivitas membuat alur koordinasi dengan Kapolres Nagekeo, AKBP Rachmat Muchamad Salihi, tidak berjalan optimal. Laporan perkembangan situasi dari area terdampak kerap terhenti di tengah jalan akibat sinyal seluler yang hilang-timbul serta padamnya aliran listrik secara meluas.
Tak hanya persoalan krisis energi dan jaringan, ancaman gempa susulan yang terus terjadi di wilayah Nagekeo kian menyulitkan petugas di lapangan. Kendati demikian, tim gabungan terus berupaya keras membuka akses jalan darat menuju lokasi-lokasi terpencil agar bantuan kemanusiaan bisa segera didistribusikan secara merata.
Kondisi paling memprihatinkan terpantau di Desa Tenda Kinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo. Ratusan warga yang terdampak terpaksa mengungsi secara mandiri dan menempati Kantor Desa Tenda Kinde. Berdasarkan laporan terkini, para pengungsi di lokasi tersebut belum tersentuh bantuan darurat dari pihak manapun dan harus bertahan hidup dengan sumber daya seadanya.
Demi menyambung hidup di tempat pengungsian, warga terpaksa mengumpulkan dana secara mandiri atau berpatungan untuk membeli bahan pangan pokok. Mereka juga mengandalkan sisa stok makanan yang ada untuk mencukupi kebutuhan harian seluruh keluarga di tengah keterbatasan fasilitas.
Menanggapi krisis tersebut, kepolisian memprioritaskan penanganan di kawasan terisolasi. Sebagai langkah cepat menembus barikade komunikasi, Mabes Polri telah menerjunkan 10 unit Wi-Fi portable ke Nagekeo. Perangkat internet darurat ini diharapkan dapat segera memulihkan jaringan komunikasi antara warga, tim penyelamat, dan pihak berwenang guna mempercepat evakuasi serta penyaluran bantuan logistik.
