JAKARTA, KotaKita – Lingkaran gelap dugaan tindak pidana makar semakin terlihat benang merahnya dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menemukan titik terang krusial dalam penyelidikan yang mendalam ini.
Dalam keterangannya di Jakarta, Yusril menegaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan masih terus bergulir dengan cermat. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada penetapan tersangka baru terkait dugaan makar, meski status perkaranya telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri. “Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang,” ujar Yusril.
Kementerian yang dipimpinnya menghormati penuh langkah kehati-hatian Polri dalam menangani kasus yang sangat sensitif ini. Dugaan makar bukan sekadar pelanggaran biasa; ia menyentuh inti kedaulatan negara dan keamanan nasional, menuntut penanganan yang teliti dan jauh dari tergesa-gesa. Yusril juga mengakui bahwa informasi mengenai penyadapan terhadap pucuk pimpinan negara oleh pihak-pihak tertentu belum sepenuhnya transparan ke publik. Oleh karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk memberikan ruang yang cukup bagi aparat penegak hukum agar dapat menuntaskan penyidikan secara komprehensif tanpa intervensi.
Menurut Yusril, perkara ini dipastikan akan diungkap secara terang benderang. Transparansi akan terwujud baik melalui pelimpahan berkas para tersangka yang telah ditetapkan ke meja hijau maupun melalui potensi munculnya nama-nama baru sebagai tersangka. Penyelidikan juga diarahkan untuk menguak jejak aliran hasil penyadapan, identitas pihak-pihak yang memanfaatkan informasi sensitif tersebut, serta motif dan tujuan di balik tindakan ilegal ini. Hasil dari investigasi inilah yang nantinya akan menjadi landasan kuat untuk penerapan pasal-pasal terkait dugaan makar.
Dalam konteks kasus penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang menjadi pangkal perkara, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat individu sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Saat ini, tiga di antara mereka telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, kecuali Irjen Pol Slamet Uliandi karena kondisi kesehatan.
Polri juga telah mengambil langkah formal dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI. Berdasarkan catatan publikasi Kejaksaan, SPDP tersebut terdaftar dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026. Dokumen penting ini mencantumkan sejumlah pasal yang disangkakan, termasuk Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara spesifik berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar. Selain itu, Pasal 196 ayat (1) serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d KUHP 2023, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga turut disangkakan.
Meski demikian, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, dalam kesempatan terpisah, memastikan bahwa belum ada penetapan tersangka dalam kasus dugaan makar. Penegasan ini menggarisbawahi bahwa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri masih fokus pada pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi serta pengumpulan alat bukti. “Belum, belum (ada tersangka makar). Masih dalam proses,” terang Kapolri, menambahkan bahwa pengamanan perangkat elektronik dan bukti lainnya juga sedang dipelajari secara menyeluruh untuk menguatkan penyidikan kasus makar ini.
Dengan perkembangan terbaru ini, publik menantikan hasil akhir dari penyidikan yang diharapkan mampu mengungkap kebenaran seutuhnya dan memastikan tegaknya supremasi hukum dalam setiap aspek, termasuk potensi ancaman terhadap stabilitas nasional melalui tindakan ilegal semacam penyadapan dan dugaan makar.






