Tragedi kemanusiaan yang memilukan tengah membayangi masa pemulihan pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kini mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap kelayakan posko pengungsian. Langkah tegas ini diambil setelah muncul laporan mengejutkan mengenai melonjaknya angka kematian warga di tenda-tenda darurat yang melampaui jumlah korban jiwa akibat bencana utama.
Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 94 orang pengungsi meninggal dunia selama berada di tempat penampungan sementara. Angka ini hampir dua kali lipat lebih besar dibanding jumlah korban yang tewas langsung akibat guncangan gempa bumi, yakni 48 jiwa. Akumulasi ini membuat total korban meninggal terkait bencana gempa NTT melonjak drastis menjadi 142 orang.
Menanggapi situasi kritis tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan keprihatinan yang mendalam. Menurutnya, tingginya angka fatalitas di lokasi pengungsian mengindikasikan adanya masalah serius dalam tata kelola dan pelayanan dasar, khususnya sektor kesehatan dan sanitasi.
“Artinya, lebih banyak korban gempa yang kehilangan nyawa di tempat pengungsian ketimbang akibat gempa itu sendiri. Hal ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera diaudit untuk mengetahui kondisi riil di lapangan,” tegas Charles di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti pentingnya jaminan layanan medis bagi para penyintas bencana. Tingginya angka kematian di tenda darurat menjadi sinyal kuat bahwa manajemen penanganan pengungsi masih jauh dari standar ideal yang aman dan manusiawi.
Untuk memutus rantai korban jiwa baru, DPR mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi ini dinilai krusial untuk menginventarisasi masalah secara cepat dan menyalurkan bantuan medis yang memadai.
Sebelumnya, data mengenai jatuhnya korban jiwa di lokasi pengungsian ini pertama kali dipaparkan oleh Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. Temuan ini menjadi alarm keras bagi sistem mitigasi dan penanganan darurat bencana nasional agar lebih memprioritaskan keselamatan penyintas pascabencana.
