Sorotan publik terhadap gaya komunikasi pejabat negara kerap menjadi perbincangan hangat, dan kali ini tertuju pada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Pembawaannya yang dinilai “serampangan” memicu respons dari Istana Kepresidenan, yang menegaskan komitmen terhadap evaluasi kinerja dan etika komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara periodik melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinetnya. Evaluasi ini tidak hanya mencakup capaian program, namun juga aspek krusial seperti gaya komunikasi publik. Prasetyo menegaskan bahwa setiap masukan dari masyarakat mengenai cara seorang menteri berkomunikasi akan menjadi catatan penting bagi pemerintah.
Menurut Prasetyo, proses evaluasi ini merupakan bagian dari koordinasi internal yang berkelanjutan, di mana antarpejabat negara saling memberikan umpan balik dan masukan konstruktif. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap representasi pemerintah di mata publik senantiasa profesional dan sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan. Meskipun setiap menteri memiliki karakter dan latar belakang yang unik, Istana memastikan bahwa parameter evaluasi disesuaikan secara kontekstual demi perbaikan di masa mendatang.
Menanggapi langsung kritik yang dialamatkan kepadanya, Menteri PU Dody Hanggodo tidak menampik persepsi publik. Dengan jujur, Dody menjelaskan bahwa gaya komunikasinya yang terkesan santai atau “slengean” adalah cerminan dari latar belakangnya di sektor swasta dan identitasnya sebagai putra daerah Jawa Timur. Ia mengakui bahwa pendekatan ini berbeda dari gaya komunikasi formal yang umum di lingkungan birokrasi, kecuali untuk hal-hal yang bersifat sangat teknis dan membutuhkan ketelitian tinggi.
Alih-alih merasa terganggu, Dody Hanggodo justru menyambut baik kritik tersebut. Baginya, masukan dari publik adalah instrumen berharga untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri. Sikap terbuka ini menunjukkan kedewasaan dalam menerima umpan balik, sebuah kualitas yang esensial bagi seorang pejabat publik yang bertanggung jawab. Ia melihat kritik sebagai stimulus positif yang mendorongnya untuk terus belajar dan beradaptasi dalam menjalankan tugas kenegaraan.
Insiden ini kembali menggarisbawahi betapa pentingnya komunikasi publik yang efektif dan profesional bagi setiap anggota kabinet. Di tengah era digital dan keterbukaan informasi, setiap kata dan gerak-gerik pejabat dapat dengan mudah diakses dan dinilai oleh masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi antara substansi kebijakan dan cara penyampaiannya menjadi kunci. Respons dari Istana dan sikap Menteri Dody Hanggodo menunjukkan komitmen untuk menyeimbangkan otentisitas personal dengan tuntutan profesionalisme dalam pelayanan publik, demi terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan dekat dengan rakyat.
