Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat mengusut tuntas kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Baru-baru ini, penyidik lembaga antirasuah tersebut menggeledah sejumlah ruangan strategis di kantor kementerian tersebut. Di tengah pusaran kasus yang menghebohkan publik ini, keberadaan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, justru menjadi sorotan karena dinilai “menghilang” dari publik.
Penyidik KPK menyasar tiga direktorat jenderal penting dalam penggeledahan tersebut, yakni Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), serta Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT). Dari aksi tersebut, KPK berhasil mengamankan sejumlah dokumen krusial dan barang bukti elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan aliran dana dan mekanisme layanan perizinan yang bermasalah.
Kasus ini mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat delapan orang tersangka, termasuk oknum pejabat ATR/BPN dan pihak swasta terkait suap kepengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk. Sejak operasi senyap tersebut bergulir, sosok Nusron Wahid tidak lagi terlihat dalam berbagai agenda penting kenegaraan, memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
Ketidakhadiran Nusron tercatat selama dua hari berturut-turut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI. Ia absen dalam pembahasan pengelolaan aset daerah dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian. Dalam forum-forum penting tersebut, Nusron hanya diwakili oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan. Meskipun Ossy berkilah bahwa ketidakhadiran sang menteri disebabkan oleh agenda mendesak lainnya, ia enggan merinci aktivitas apa yang sedang dijalani Nusron.
Upaya konfirmasi dari berbagai pihak media kepada Nusron Wahid maupun staf khususnya hingga kini belum membuahkan hasil. Sikap bungkam sang menteri tentu menambah misteri di tengah komitmen pemerintah untuk memberantas mafia tanah dan korupsi di sektor agraria. Kini, publik menanti klarifikasi resmi dari pucuk pimpinan ATR/BPN tersebut terkait skandal yang mencoreng institusinya.
