Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam mengusut tuntas dugaan kasus rasuah di lingkungan pemerintahan. Kali ini, giliran kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menjadi sasaran penggeledahan penyidik komisi antirasuah tersebut.
Penggeledahan intensif yang berlangsung pada hari ini menyasar ruang kerja Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Proses hukum yang berlangsung tertutup ini menyita perhatian publik, mengingat kementerian ini tengah gencar melakukan pembenahan internal di bawah kepemimpinan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Berdasarkan pantauan di lapangan, tim penyidik KPK melakukan penyisiran dokumen dan bukti-bukti digital selama kurang lebih enam jam. Mereka baru terlihat keluar dari area ruangan sekitar pukul 18.24 WIB. Dari hasil penggeledahan yang berlangsung cukup lama tersebut, penyidik tampak membawa keluar sejumlah barang bukti penting.
Tidak tanggung-tanggung, tiga buah koper besar berwarna hitam terlihat diangkut oleh para petugas KPK. Koper-koper yang diduga kuat berisi dokumen krusial, alat bukti elektronik, atau berkas transaksi keuangan tersebut langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil penyidik yang telah bersiap di lobi gedung. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengumpulan alat bukti guna memperjelas perkara yang sedang disidik.
Hingga kini, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi mengenai detail kasus yang melatarbelakangi penggeledahan di kantor anak buah Nusron Wahid ini. Juru bicara KPK diperkirakan akan memberikan rilis resmi dalam waktu dekat terkait status hukum perkara serta potensi adanya tersangka baru.
Kasus ini tentu menjadi ujian berat bagi Kementerian ATR/BPN yang sedang berupaya membersihkan citra lembaga dari praktik mafia tanah dan korupsi birokrasi. Publik kini menanti langkah tegas selanjutnya dari KPK dalam mengungkap aktor-aktor di balik dugaan penyelewengan wewenang di sektor pengelolaan tata ruang nasional ini.
