Isu mengenai adanya campur tangan pemerintah atau titipan Istana dalam ajang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya mendapatkan tanggapan tegas. Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, secara terbuka membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa duet kepemimpinan baru PBNU merupakan paket pesanan kekuasaan.
Muzani menegaskan bahwa kabar burung yang berseliweran di media sosial maupun publik tersebut tidak berdasar. Menurutnya, dinamika yang berlangsung selama gelaran perhelatan tertinggi warga nahdliyin tersebut berjalan secara demokratis, penuh kehangatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan khas ke-NU-an.
Apresiasi Atas Kepemimpinan Baru PBNU
Saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Muzani menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan selamat atas penetapan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031, bersanding dengan KH Miftachul Akhyar yang kembali dipercaya mengemban amanah sebagai Rais Aam.
“Kami berharap organisasi ini akan tetap memberikan kontribusi yang besar bagi masa depan pembangunan Indonesia, menjaga kerukunan antarumat beragama, mempererat persatuan nasional, serta merawat harmoni bangsa,” ungkap Muzani dengan penuh optimisme.
Mekanisme Pemilihan Legitim dan Transparan
Terpilihnya Gus Kikin sebagai nakhoda baru PBNU merupakan hasil dari proses organisasi yang sah dan transparan. Pengasuh Pesantren Tebuireng ini meraih dukungan signifikan dengan mengantongi 472 suara pada Sidang Pleno Muktamar, mengungguli empat kandidat lainnya.
Kemenangan tersebut kemudian disahkan melalui musyawarah mufakat oleh sembilan kiai sepuh yang tergabung dalam jajaran Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Anggota AHWA KH Anwar Iskandar mengonfirmasi bahwa kesepakatan tercapai dalam rapat tertutup di Ndalem Kasepuhan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang.
Keputusan resmi tersebut telah ditandatangani oleh para ulama kharismatik Indonesia, di antaranya KH Nurul Huda Dazuli, KH Said Aqil Siradj, hingga KH Anwar Manshur. Hal ini makin menegaskan bahwa struktur baru PBNU murni lahir dari aspirasi dan musyawarah internal ulama, bukan intervensi politik luar.
