Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok dengan menyalurkan sekitar 165 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah taktis ini diwujudkan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di 33 kabupaten dan kota guna menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengungkapkan bahwa operasi pasar berskala besar yang berlangsung pada akhir Agustus ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara Bulog, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan jajaran pemerintah daerah setempat. Aksi ini juga menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara guna mengamankan daya beli masyarakat.
“Penyaluran beras SPHP dalam kegiatan GPM ini masih sangat fleksibel dan berpotensi terus bertambah disesuaikan dengan permintaan serta kebutuhan riil di berbagai wilayah kabupaten/kota,” ujar Budi Cahyanto saat memberikan keterangan di Medan.
Tidak hanya mengandalkan event GPM berkala, Bulog Sumut juga mengambil inisiatif proaktif dengan menggelar penjualan beras SPHP secara langsung di depan gudang-gudang penyimpanan mereka. Sistem distribusi pangan murah ini juga diperluas jangkahuannya melalui skema Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) serta optimalisasi jaringan kemitraan Rumah Pangan Kita (RPK) agar lebih dekat dengan masyarakat.
Untuk memastikan kestabilan harga dalam jangka panjang, Bulog Sumut menjamin bahwa stok beras di gudang mereka saat ini dalam kondisi sangat aman, yakni mencapai kisaran 51.000 ton. Pasokan ini juga akan terus diperkuat dengan kiriman tambahan dari Bulog pusat guna menyokong berbagai program bantuan pangan di wilayah Sumut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut, Fariz Haholongan Hutagalung, menambahkan bahwa GPM serentak ini merupakan langkah strategis pemda untuk menggaransi keterjangkauan pangan. Melalui program pangan murah yang terintegrasi, pemerintah berharap masyarakat ekonomi rentan tetap dapat mengakses komoditas pangan berkualitas dengan harga yang ramah di kantong.
