Menteri Lingkungan Hidup (LH), Jumhur Hidayat, secara khusus mengajak generasi muda Indonesia untuk aktif mengawal berbagai program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial demi menyukseskan reformasi nasional di berbagai lini strategis, termasuk dalam pemberantasan korupsi yang kini tengah digalakkan pemerintah.
Ajakan tersebut disampaikan Jumhur saat menghadiri perayaan HUT ke-53 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dirangkai dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jakarta. Menurutnya, pemuda memiliki peran sentral sebagai motor penggerak pembangunan, bukan sekadar penonton dari kebijakan yang sedang berjalan.
Revolusi Berbagai Sektor Menuju Indonesia Emas 2045
Jumhur menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan pembenahan besar-besaran atau revolusi sistemik. Fokus utamanya adalah memperkuat fondasi negara demi mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai target tersebut, keterlibatan generasi muda sangat dibutuhkan sebagai pilar pengawal konsistensi agenda perubahan ini.
“Perubahan yang dirancang pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Di sinilah energi, keberanian, dan kreativitas pemuda diuji untuk memimpin gerakan perubahan tersebut,” ujar Jumhur dalam keterangannya.
Komitmen Pemberantasan Korupsi
Salah satu poin krusial yang disorot adalah perang melawan korupsi. Jumhur menilai, pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi syarat mutlak agar program pembangunan berdampak langsung ke rakyat. Ia mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya merusak keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu, gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan bersama yang dipelopori oleh elemen kepemudaan seperti KNPI.
Merespons tantangan tersebut, Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, menyatakan kesiapan organisasinya. Haris menegaskan bahwa KNPI berkomitmen mendukung penuh arah pembangunan strategis Presiden Prabowo. Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemuda akan tetap memelihara nalar kritis yang konstruktif agar setiap kebijakan tetap berada pada jalur yang benar dan berpihak kepada rakyat.
