PANGKALPINANG – Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kini melakukan lompatan besar dalam sistem pengawasan publik. Menanggalkan metode konvensional, lembaga ini resmi mengadopsi sistem digital terintegrasi guna memastikan seluruh proses pemeriksaan komoditas berjalan transparan, cepat, dan bebas dari celah manipulasi.
Langkah modernisasi ini dirancang untuk memperketat pengawasan lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta berbagai produk turunannya di wilayah Babel. Kepala Balai Karantina Kepulauan Babel, Herwintarti, menyatakan bahwa transisi ke arah digitalisasi merupakan langkah krusial untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan meminimalkan potensi penyimpangan prosedur.
Salah satu pilar utama dalam transformasi ini adalah implementasi sistem Single Submission Manajemen Quarantine Compliance (SSMQC). Sistem canggih ini bertindak sebagai alat kontrol utama kepatuhan layanan. Dengan SSMQC, setiap tahapan mulai dari pengajuan dokumen, pemeriksaan fisik di lapangan, hingga penerbitan sertifikat karantina, tercatat secara otomatis ke dalam sistem database pusat.
Lebih lanjut, Karantina Babel juga menggalakkan konsep ramah lingkungan berbasis digital (less paper) melalui pemanfaatan aplikasi “Best Trust”. Platform ini dirancang untuk mempermudah pelacakan dokumen secara real-time. Melalui dokumentasi digital, risiko kehilangan berkas penting atau upaya pemalsuan data dapat ditekan secara signifikan.
Tak hanya sistem administrasi, pengawasan fisik di ruang pelayanan juga diperketat dengan pemasangan kamera pemantau (CCTV) yang terhubung langsung ke ruang pimpinan. Integrasi CCTV ini bukan sekadar formalitas, melainkan alat evaluasi berkala untuk memantau interaksi antara petugas karantina dan pengguna jasa demi memastikan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
Dengan peralihan dari pengawasan berbasis kepercayaan menjadi pengawasan berbasis data digital yang konkret, Karantina Bangka Belitung optimis mampu menghadirkan layanan publik kelas dunia yang bersih, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.
Upaya inovatif ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bagi unit kerja pelayanan publik lainnya di Indonesia dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien serta berintegritas tinggi.
