Situasi keamanan di Aceh pasca-insiden kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh ke-21 dipastikan tetap kondusif. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa Markas Besar TNI Angkatan Darat tidak akan mengirimkan personel tambahan ke Serambi Mekkah. Menurutnya, stabilitas keamanan di wilayah tersebut masih sangat terkendali di bawah koordinasi aparat setempat.
Kericuhan yang sempat pecah di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, dipicu oleh aksi pengibaran bendera Bulan Bintang oleh sekelompok warga. Meskipun sempat terjadi ketegangan dan aksi saling lempar dengan aparat, Jenderal Maruli menilai kejadian tersebut tidak memerlukan eskalasi pengamanan militer yang berlebihan. Ia menyebut insiden itu didominasi oleh riak-riak emosi kalangan muda yang kini sudah berhasil diredam.
Setelah berkomunikasi langsung dengan Pangdam setempat, KSAD memastikan kekuatan personel militer yang ada di lapangan saat ini masih sangat mumpuni. TNI berkomitmen penuh untuk mendukung pihak kepolisian dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sinergitas ini krusial untuk memastikan masyarakat Aceh dapat beraktivitas dengan aman sekaligus menjaga marwah perdamaian yang telah terbina selama lebih dari dua dekade.
Di balik dinamika keamanan yang cepat mereda ini, pemerintah pusat juga tengah menaruh perhatian serius pada masa depan regulasi di Aceh. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi intensif dengan DPR RI terkait Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Pendekatan persuasif dan hukum terus diupayakan agar kesejahteraan serta hak kekhususan Aceh tetap terjaga dalam bingkai NKRI.
