Duka mendalam menyelimuti Nusa Tenggara Timur (NTT) pascabencana gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,0 yang mengguncang wilayah tersebut. Proses evakuasi yang terus berjalan hingga Minggu pagi menunjukkan peningkatan jumlah korban. Berdasarkan pendataan terbaru dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), angka kematian kini secara resmi menyentuh 51 jiwa, bertambah dari laporan awal sebanyak 48 orang.
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI M Syafii, mengonfirmasi bahwa puluhan korban tewas tersebut ditemukan di beberapa lokasi terpisah yang terdampak guncangan paling parah. Tak hanya menelan korban jiwa, guncangan hebat ini juga mengakibatkan sedikitnya 64 warga mengalami luka-luka, mulai dari kategori ringan hingga berat. Seluruh korban cedera saat ini telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif.
Memasuki hari kedua operasi pencarian dan pertolongan, Tim SAR Gabungan kian mengintensifkan upaya penyisiran dengan memperluas jangkauan ke kawasan-kawasan terpencil. Dua wilayah yang menjadi fokus utama dalam misi penyelamatan ini adalah Kota Mbay dan kawasan Reo di Kabupaten Manggarai. Sebelumnya, operasi penanganan sempat terkendala akibat terputusnya akses darat menuju Reo yang tertutup material longsoran tanah.
Beruntung, berkat kerja keras petugas penyelamat dari Pos SAR Manggarai Barat, jalur vital menuju Reo akhirnya berhasil dibersihkan dan dibuka kembali. Koordinator Misi SAR sekaligus Kepala Kantor SAR Maumere, Fathur Rahman, menjelaskan bahwa terbukanya akses darat ini menjadi titik balik penting bagi tim penyelamat untuk menjangkau warga terdampak yang sebelumnya terisolasi.
Di tengah proses evakuasi yang masih berlangsung secara terpadu dengan BPBD serta unsur potensi SAR setempat, pihak otoritas terus mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun selalu waspada terhadap kemungkinan timbulnya gempa bumi susulan. Warga juga diminta untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu liar dan selalu mempercayai informasi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah berwenang.
