Kontroversi serius menyelimuti kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Tim penasihat hukum mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, secara terang-terangan menyoroti kejanggalan substansial dalam surat dakwaan. Mereka menduga adanya penghilangan sejumlah nama kunci yang sebelumnya teridentifikasi menerima aliran dana haram terkait pengelolaan kuota haji, memicu pertanyaan besar tentang objektivitas dan kelengkapan penyelidikan.
Mellisa Anggraini, kuasa hukum Yaqut, mengungkapkan bahwa timnya telah menelaah ribuan halaman dokumen perkara, termasuk kesaksian 432 saksi dan sembilan ahli. Dari penelaahan tersebut, Mellisa mengklaim menemukan fakta bahwa beberapa pihak yang disebut dalam pemeriksaan memiliki keterlibatan langsung dalam praktik pungutan “fee” dan manajemen kuota di level teknis. “Mereka yang menentukan ‘fee’ itu secara langsung, dari mereka untuk mereka, bahkan sebagian sudah mengembalikan dan disita,” ujarnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (11/8).
Keanehan muncul ketika persoalan yang menurut tim hukum Yaqut berakar pada level teknis ini justru berakhir menargetkan sang Menteri Agama. Mellisa mempertanyakan mengapa pejabat tinggi negara harus bertanggung jawab atas dugaan “kongkalikong” dan penumpukan kekayaan yang dilakukan pihak di bawahnya. Sorotan tajam juga diarahkan pada daftar nama-nama yang muncul dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) namun lenyap dari surat dakwaan. Mellisa mencurigai adanya indikasi “disparitas” dan manipulasi informasi. Pihak Yaqut mendesak agar seluruh fakta dibuka transparan di persidangan, bahkan meminta perkara dipisahkan demi keadilan.
Saat disinggung mengenai peran Fuad Hasan Masyhur, Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) dan Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) yang diduga sebagai “satu pintu” pengaturan kuota haji tambahan, Yaqut Cholil Qoumas berharap kebenaran akan terkuak di persidangan. “Nanti di fakta persidangan mudah-mudahan semua terbongkar dengan baik. Terang benderang,” ucap Yaqut optimis. Jaksa sendiri dalam dakwaannya memang menyebutkan pengaturan kuota haji tambahan dilakukan melalui Fuad Hasan Masyhur.
Kasus ini, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, telah merugikan keuangan negara hingga Rp622.090.207.166,41. Selain Yaqut, tiga terdakwa lain yang juga didakwa terlibat adalah Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba. Ironisnya, Kejaksaan juga mencatat adanya 27 pihak lain yang diduga turut diperkaya dari kasus ini, namun belum tersentuh proses hukum oleh KPK.
KPK menjerat para terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Persidangan ini diharapkan mampu membongkar seluruh lapisan kebenaran, memastikan tidak ada pihak yang terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan.
