Polemik mengenai calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanas di kancah politik nasional. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memberikan tenggat waktu satu pekan bagi partai koalisi untuk merumuskan nama-nama kandidat. Sesuai regulasi, Prabowo wajib menyerahkan dua nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat 25 November, atau 14 hari sebelum Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026.
Namun, di tengah urgensi ini, muncul sebuah fenomena menarik dan tak terduga: mayoritas partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), kecuali Gerindra, kompak menyatakan tidak akan mengajukan kader mereka. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, secara lugas menyampaikan bahwa ada konsensus di antara para ketua umum partai koalisi agar dua nama calon wakil presiden berasal dari internal Gerindra. Sikap ini memunculkan pertanyaan besar mengenai strategi dan kalkulasi politik di balik layar.
Tiga nama elite Partai Gerindra kini santer disebut sebagai kandidat kuat: Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono; serta Ketua MPR sekaligus mantan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Fokus pada internal Gerindra ini mengisyaratkan adanya dinamika yang lebih dalam.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menganalisis bahwa keengganan partai koalisi untuk menyodorkan kadernya bukan tanpa alasan kuat. Salah satu faktor utama adalah tren menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Menurutnya, partai-partai koalisi sedang berhitung cermat mengenai dampak elektoral yang mungkin terjadi jika mereka memaksakan diri menduduki kursi wakil presiden di tengah sentimen publik yang kurang positif.
Beban risiko pun besar, terutama bagi Gerindra jika salah satu kadernya terpilih. Jika wakil presiden baru gagal menjawab keresahan masyarakat, khususnya terkait isu ekonomi seperti stabilitas harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan daya beli, maka sorotan tajam dan jari telunjuk publik akan langsung mengarah pada Gerindra. Situasi ini, menurut Agung, tidak sesederhana yang dibayangkan di kalangan elite, sebab aspirasi dan kegelisahan publik, terutama masalah ekonomi, merupakan faktor krusial.
Lebih lanjut, Agung juga menyoroti potensi melemahnya ‘political ownership’ atau rasa kepemilikan terhadap kebijakan pemerintah di antara partai non-Gerindra. Ini dapat berujung pada keretakan ikatan koalisi, bahkan lebih cepat dari perkiraan menjelang Pemilu 2029, jika tantangan ekonomi tidak tertangani secara memadai. Meskipun koalisi mungkin tampak solid dalam jangka pendek, Agung memperingatkan bahwa situasi bisa berubah drastis dalam satu atau dua tahun ke depan, mengingat banyak ketua umum partai koalisi saat ini juga memiliki ambisi politik untuk 2029.
Dalam konteks ini, Agung Baskoro berharap salah satu dari dua nama yang diajukan Prabowo ke MPR dapat berasal dari kalangan eksternal partai, seorang teknokrat atau profesional yang mumpuni di bidang ekonomi, dan dekat dengan Presiden terpilih atau internal Gerindra yang memiliki kapasitas teknokratik kuat. Tugas wakil presiden baru nantinya akan sangat berat, dihadapkan pada tuntutan publik dan tren approval rating yang menurun. Oleh karena itu, kemampuan Prabowo untuk mendengarkan dan merespons aspirasi publik dalam menentukan figur pendampingnya menjadi sangat vital. Konsolidasi elite saja tidak cukup, koalisi juga harus dibangun secara optimal dengan publik.
Faktor lain yang ditengarai mempengaruhi sikap koalisi adalah gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung mengedepankan struktur komando. Gaya kepemimpinan militeristik ini membuat partai koalisi secara politis memahami bahwa Presiden sebagai pimpinan koalisi memegang kendali penuh. Kenyamanan Presiden menjadi kebutuhan mutlak yang harus dipahami oleh mitra koalisi, terutama dalam konteks penunjukan wakil presiden yang akan bergabung di tengah periode pemerintahan.






