Pontianak, KotaKita – Prahara di tubuh pengawasan keuangan negara dan entitas daerah kembali mencuat. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) secara resmi menetapkan dua individu kunci sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kasus ini menarik perhatian publik luas karena melibatkan seorang auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar berinisial DN, serta seorang pejabat di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Bengkayang berinisial HR.
Penetapan status tersangka ini merupakan kelanjutan dari operasi senyap yang dilakukan Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar pada akhir September lalu. Keduanya diamankan secara terpisah, dengan penangkapan yang terkonsentrasi di area parkir salah satu kafe ternama di Jalan DI Panjaitan, Pontianak. Proses penangkapan yang dilakukan secara tertutup tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas praktik korupsi yang merongrong kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi Burhanuddin, membenarkan perkembangan signifikan ini. “Yang kasus OTT PDAM Bengkayang yang sudah diamankan sebelumnya sudah ditetapkan tersangka. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum,” ujar Kombes Pol Burhanuddin pada Rabu (19/11) saat dikonfirmasi. Pernyataan ini menegaskan bahwa tahapan hukum telah memasuki babak serius, dengan koordinasi intensif bersama pihak kejaksaan untuk memastikan kelancaran proses persidangan di kemudian hari.
Dugaan tindak pidana korupsi ini diduga kuat berkaitan dengan proses audit keuangan yang dilakukan BPK terhadap Perumdam Tirta Bengkayang. Meskipun detail konstruksi perkara belum diungkap secara gamblang kepada publik, indikasi awal mengarah pada adanya gratifikasi atau suap yang bertujuan memengaruhi hasil audit terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Kejahatan semacam ini berpotensi merusak integritas lembaga pengawas keuangan negara dan menghambat upaya menciptakan transparansi serta akuntabilitas di sektor publik.
Dalam operasi penangkapan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti yang cukup substansial. Di antaranya adalah uang tunai senilai Rp400 juta, yang diduga kuat merupakan bagian dari transaksi gelap. Selain itu, turut diamankan dua unit kendaraan roda empat, yakni Toyota Avanza berwarna hitam dan Toyota Rush berwarna putih, sebuah laptop, serta beberapa unit telepon genggam. Seluruh barang bukti ini kini menjadi fokus pendalaman penyidik untuk mengurai benang merah keterlibatan kedua tersangka dan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.
Kombes Pol Burhanuddin menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. “Kami masih mendalami perkara tersebut dalam tahap penyidikan,” imbuhnya, menekankan bahwa penyidik akan bekerja keras untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan keadilan ditegakkan. Kasus ini menjadi alarm penting bagi lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi keuangan negara dan daerah, bahwa praktik kolusi dan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan terus menjadi target penegakan hukum demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.






