Polemik Lahan Sekolah Rakyat: Gubernur DKI Tegaskan Bukan Hutan Kota UI, Ini Klarifikasi Lengkapnya

JAKARTA – Wacana pembangunan Sekolah Rakyat di jantung Ibu Kota memantik perhatian publik, terutama setelah munculnya perbedaan pandangan mengenai lokasi proyek vital tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas membantah telah mengusulkan kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) sebagai tempat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Pernyataan ini sekaligus meluruskan kabar yang sempat beredar dan menimbulkan kebingungan.

Dalam kesempatan terpisah di Balai Kota, Pramono Anung menyatakan ia hanya mengajukan dua titik lokasi kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Kedua lokasi yang dimaksud berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, masing-masing dengan luasan sekitar 2 hektare. “Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur,” ungkap Pramono.

Read More

Keterkejutan Gubernur DKI tak dapat disembunyikan ketika mendengar pemberitaan yang mengaitkan pembangunan Sekolah Rakyat dengan Hutan Kota UI. Ia menekankan bahwa kawasan hijau UI tersebut sama sekali tidak termasuk dalam opsi yang diajukannya. Bagi Pramono, menjaga kelestarian ruang terbuka hijau (RTH) seperti Hutan Kota UI adalah prioritas, terlebih dengan adanya tawaran dari pihak UI untuk membantu pengelolaan kawasan tersebut.

“Saya tegaskan, Jakarta sangat membutuhkan RTH. Oleh karena itu, tidak ada niatan untuk mengubah fungsi Hutan Kota UI,” tegas Pramono, menggarisbawahi komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap lingkungan hidup. Ia juga menambahkan bahwa kedua lokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Timur telah dipersiapkan dengan matang, mencerminkan kehati-hatian Pemprov DKI dalam tidak memasuki ranah di luar kewenangannya.

Di sisi lain, sebelumnya Menteri Sosial Gus Ipul sempat menyebutkan bahwa pemerintah berencana membangun Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. “Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul pada kesempatan sebelumnya, mengindikasikan bahwa proses ini bahkan sudah dalam tahap penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemensos, Pemprov DKI, dan pihak UI.

Namun, polemik ini akhirnya menemukan titik terang dari klarifikasi resmi yang disampaikan oleh pihak Universitas Indonesia. Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI menegaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat bukanlah bagian intrinsik dari kawasan Hutan Kota UI. Erwin Agustian Panigoro, Direktur Humas UI, menjelaskan bahwa “lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota.”

Klarifikasi ini menjadi sangat krusial, mengingat sensitivitas isu alih fungsi lahan hijau di perkotaan. UI secara konsisten menegaskan komitmennya untuk menjaga dan melestarikan Hutan Kota sebagai paru-paru kota, baik di area Jakarta maupun Depok. Komitmen ini, menurut UI, tidak akan terpengaruh oleh rencana pembangunan fasilitas sosial apapun di lahan kampus yang berdekatan.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya koordinasi dan komunikasi yang jelas antarlembaga pemerintah, serta dengan institusi pendidikan, dalam setiap perencanaan proyek strategis. Memastikan lokasi yang tepat tidak hanya menghindari kesalahpahaman publik, tetapi juga menjamin keberlanjutan fungsi lahan dan lingkungan, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas seperti Sekolah Rakyat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *