Kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pasca-pergantian Presiden menjadi Gibran Rakabuming Raka telah memicu perdebatan hukum dan politik yang mendalam di kancah nasional. Presiden Prabowo Subianto kini berada di tengah sorotan, dengan mandat untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti. Ia diberikan waktu seminggu untuk menimbang pilihan, mengingat batas waktu penyerahan nama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah 25 November, menjelang sidang paripurna MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Mandat konstitusional ini berakar pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara eksplisit menyatakan, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.” Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang memberikan kewenangan MPR untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Namun, kompleksitas mulai muncul dari “Penjelasan Pasal 4 huruf e” UU MD3. Bagian tersebut menyinggung bahwa dua calon yang diusulkan harus berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon tersebut dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebelumnya. Inilah yang menjadi pangkal perdebatan: apakah penjelasan ini membatasi kewenangan Presiden untuk hanya memilih dari koalisi pengusung Pilpres 2024?
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, berpendapat bahwa penjelasan Pasal 4 huruf e tersebut mengikat Presiden Prabowo untuk memilih calon dari partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. “Sepanjang yang diatur oleh undang-undang bahwa calon itu memang mempertimbangkan, ya, partai pengusung, satu partai ataupun gabungan partai pengusung ketika dilakukan pilpres sebelumnya pada 2024,” jelas Yusril saat ditemui di Istana Kepresidenan.
Di sisi lain, Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang menjadi tulang punggung Prabowo-Gibran, menunjukkan dinamika internal. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyebutkan adanya kesepakatan partai koalisi untuk tidak mengajukan kader mereka sendiri, melainkan berharap kedua nama berasal dari Partai Gerindra. “Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra,” ujar Zulhas.
Namun, Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, justru menyebutkan daftar delapan nama potensial yang lebih luas. Daftar ini mencakup tokoh-tokoh dari Gerindra seperti Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekjen Gerindra Sugiono. Menariknya, daftar tersebut juga menyertakan tokoh-tokoh dari luar inti koalisi atau bahkan partai lain, di antaranya Ketua DPR Puan Maharani (PDIP), Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal ini mengindikasikan spektrum pilihan yang lebih fleksibel di mata beberapa pihak.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Yoppy Adhi Hernawan, menegaskan bahwa penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 justru bertentangan dengan UUD NRI 1945. Menurut Yoppy, Pasal 8 ayat (2) UUD memberikan kewenangan penuh kepada Presiden tanpa menentukan afiliasi politik calon. Ia berargumen bahwa penjelasan tidak boleh menjadi sumber norma baru yang berdiri sendiri atau mempersempit pengertian norma dalam batang tubuh undang-undang, apalagi mengangkangi konstitusi.
Mengutip Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Yoppy menekankan bahwa penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi, bukan sebagai pembentuk norma baru. Oleh karena itu, dari perspektif konstitusi, Presiden Prabowo tidak terikat untuk membatasi pilihannya pada partai-partai pengusung dalam Pilpres 2024. “Presiden dapat mengusulkan calon dari partai koalisi awal, partai yang bergabung kemudian, partai di luar koalisi, bahkan tokoh nonpartai,” pungkas Yoppy.
Situasi ini menghadirkan dilema konstitusional dan strategis bagi Presiden Prabowo. Pilihan cawapres pengganti tidak hanya akan mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga akan menguji interpretasi hukum tertinggi dan membentuk lanskap politik nasional ke depan, dengan implikasi signifikan terhadap stabilitas pemerintahan dan peta kekuatan partai politik.







